MAKASSAR — Perlindungan sosial ketenagakerjaan tidak boleh berhenti pada pekerja sektor formal. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan jaminan itu harus menjangkau seluruh lapisan pekerja, sekaligus menjamin rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pekerjaan.
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) disiapkan sebagai landasan hukum untuk menjawab celah tersebut. Sasarannya adalah pekerja informal, kelompok rentan, dan pekerja sosial keagamaan.
Ketiga kelompok ini selama ini belum sepenuhnya tersentuh perlindungan ketenagakerjaan. Tanpa payung hukum daerah, perluasan akses jaminan sosial bagi mereka sulit dijalankan secara terarah.
Pembahasan regulasi digelar dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027. Lokasinya di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, pada Minggu (15/11/2026) malam.
Selain Munafri, hadir Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, serta jajaran kepala SKPD.
Menurut Munafri, Ranperda Jamsostek menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pekerja. Pemkot Makassar dan DPRD kini sama-sama mendorong agar pembahasannya berjalan lebih cepat.
Dengan aturan daerah yang jelas, perlindungan bagi pekerja di luar sektor formal diharapkan tidak lagi bergantung pada inisiatif masing-masing pihak.