SULAWESI SELATAN — Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dinilai menjadi momentum memperkuat kepastian pasokan gas bagi industri domestik, terutama pupuk. Peneliti INDEF menyebut persoalan gas kini menyangkut daya saing industri nasional, bukan sekadar energi dan bahan baku.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menilai kepastian pasokan gas bukan lagi persoalan energi semata. Menurut dia, gas bumi sangat berperan vital dalam memengaruhi daya saing industri nasional. Indonesia memiliki sumber daya gas cukup besar, tetapi tantangan utamanya terletak pada penyaluran dari sumber produksi menuju pengguna.
Heri menyampaikan hal itu dalam diskusi di Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026). Ia menekankan bahwa keterbatasan pasokan, disparitas harga, hingga infrastruktur distribusi masih menghambat pemanfaatan gas untuk industri.
Menurut Heri, kebijakan alokasi gas perlu mempertimbangkan fungsi gas sebagai bahan baku, kemampuan substitusi, serta dampaknya terhadap rantai pasok. Pertimbangan itu terutama penting bagi industri pupuk yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
"Ini merupakan isu daya saing, bukan lagi isu sekadar energi atau bahan baku, tapi ini sangat berperan vital dalam memengaruhi daya saing," ujarnya dalam diskusi tersebut.
Heri menilai RUU Migas perlu memperkuat prioritas kebutuhan domestik, penataan kelembagaan, serta transparansi alokasi dan kontrak gas. Tiga hal itu menjadi titik yang selama ini dianggap menghambat pemanfaatan gas bagi industri dalam negeri.
Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), Nugroho Christijanto, menyebut industri pupuk membutuhkan kepastian gas dalam lima aspek. Kelima aspek itu adalah alokasi, harga, distribusi dan infrastruktur, akses, serta kepastian kebijakan dan kelembagaan.
Gas bumi bukan sekadar sumber energi bagi pabrik pupuk, melainkan bahan baku utama dalam proses produksi. Karena itu, kepastian pasokan menyangkut kelangsungan produksi dan pasokan pupuk ke petani.
Dua tantangan yang paling sering muncul adalah disparitas harga gas antarsektor dan keterbatasan infrastruktur distribusi. Keduanya membuat gas yang tersedia secara nasional belum tentu sampai ke pabrik dengan biaya yang kompetitif.
Regulasi ini diharapkan mampu mengatasi persoalan keterbatasan pasokan, disparitas harga, hingga infrastruktur distribusi yang selama ini menghambat pemanfaatan gas untuk industri. Bagi industri pupuk, kepastian alokasi dan harga menjadi prasyarat agar perencanaan produksi tidak terganggu.
Pemerintah sendiri mendorong RUU Migas sebagai payung hukum baru bagi tata kelola hulu hingga hilir. Prioritas kebutuhan domestik, penataan kelembagaan, dan transparansi kontrak gas menjadi tiga isu yang akan menentukan arah regulasi tersebut.
Bagi pelaku industri, sinyal yang ditunggu bukan hanya soal ketersediaan volume gas. Yang sama penting adalah kepastian harga dan akses infrastruktur agar biaya produksi tetap bisa bersaing dengan produsen di negara lain.
Posisi gas sebagai bahan baku membuat sektor pupuk menjadi ujian pertama dari efektivitas RUU Migas. Jika alokasi dan harga gas untuk industri dalam negeri bisa dipastikan, dampaknya akan terasa hingga ke rantai pasok pangan nasional.