MAKASSAR — Kota Makassar berpeluang menjadi percontohan nasional dalam pengembangan program pidana kerja sosial dan pelibatan PK Sukarela. Menurut penelusuran Bapas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, model seperti ini belum pernah ada di daerah lain.
“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini,” ujar Surianto.
“Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support pak Wali Kota,” sambungnya.
Mengapa Pembimbing Sukarela Butuh Dukungan Transportasi?
Para PK Sukarela akan memperluas jangkauan layanan Bapas, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan klien. Pekerjaan itu menuntut mereka turun langsung ke lapangan.
“Namun, pelaksanaan tugas ini membutuhkan dukungan operasional, terutama terkait mobilitas dan transportasi bagi para pembimbing yang melakukan pendampingan di lapangan,” tuturnya.
Respons Munafri positif. Surianto menyebut masih diperlukan pembahasan teknis bersama perangkat daerah agar skema dukungan dan pertanggungjawaban anggaran berjalan akuntabel.
“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelasnya.
Tiga Kecamatan Disiapkan sebagai Lokasi Kerja Sosial
Bapas Makassar sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah wilayah untuk menyiapkan lokasi pelaksanaan. Di antaranya Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, serta beberapa kelurahan seperti Buakana dan Batua.
“Kerja sama ini menjadi langkah awal agar ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial, lokasi serta mekanisme pelaksanaannya telah tersedia,” katanya.
Langkah itu sejalan dengan KUHP Nasional, yang memberi ruang bagi pidana alternatif sehingga pemidanaan tidak lagi bertumpu pada pidana penjara. Pelaku bisa menjalani sanksi lewat kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pertemuan di Balai Kota menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemkot Makassar tentang dukungan pidana kerja sosial.
Griya Abhipraya Sombere Diharapkan Jadi Bagian Ekosistem Kota
Agenda lain adalah penguatan Griya Abhipraya Sombere, pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Surianto berharap fasilitas ini tidak berhenti sebagai tempat pembinaan, tetapi tumbuh menjadi bagian dari pembangunan Makassar.
“Melalui fasilitas nantinya, klien pemasyarakatan memperoleh kesempatan untuk bekerja, berusaha, mengembangkan kreativitas, serta kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif,” rerangnya.
Bapas mendorong kolaborasi program bersama Pemkot, termasuk peluang dukungan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Peringatan ulang tahun kedua Griya Abhipraya Sombere direncanakan pada akhir tahun ini, dengan pameran produk dan kreativitas klien serta apresiasi untuk para mitra.
“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” imbuhnya.
Apa yang Ditunggu Bapas dari Pemkot?
Bapas Makassar berharap penguatan MoU segera ditindaklanjuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Yang paling mendesak adalah fasilitasi transportasi dan operasional PK Sukarela, serta penguatan peran Griya Abhipraya Sombere dalam program pemberdayaan masyarakat.
Surianto menegaskan, keberhasilan pemasyarakatan tidak diukur dari jumlah orang yang menjalani pidana, melainkan dari berapa banyak yang dapat dipulihkan, diberdayakan, dan kembali hidup produktif.