SULAWESI SELATAN — Badan Gizi Nasional mencatat belanja bahan baku Program Makan Bergizi Gratis menembus Rp145 triliun sepanjang 2026. Kepala BGN Sudaryono menegaskan anggaran sebesar itu harus berputar ke petani, peternak, dan pedagang pasar, bukan menumpuk di korporasi besar.
Angka tersebut disampaikan Sudaryono dalam keterangan resmi, Jumat (20/11). Nilai belanja itu terhitung untuk kebutuhan bahan baku seluruh dapur MBG selama satu tahun penuh.
Menurut Sudaryono, besarnya anggaran menuntut program ini memberi dampak langsung ke perputaran ekonomi masyarakat. Sasaran utamanya adalah petani, peternak, pedagang pasar tradisional, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kita ingin bahwa MBG ini bukan hanya untuk memberikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, tapi juga memberikan dampak kepada ekonomi yang ada di desa, di kecamatan, bagi pedagang, pedagang tradisional, peternak, petani, UMKM," ujar Sudaryono.
Perputaran Anggaran MBG Diarahkan Ciptakan Lapangan Kerja Baru
BGN memandang perputaran belanja MBG sebagai instrumen untuk mempercepat aktivitas ekonomi desa sekaligus membuka lapangan kerja baru. Karena itu, rantai pasok kebutuhan dapur MBG diupayakan melibatkan pelaku usaha dan produsen lokal.
Salah satu caranya lewat Loka MBG, aplikasi atau mekanisme belanja daring yang mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan pemasok lokal. Sistem ini dirancang agar belanja bahan baku tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar.
Petani, peternak, koperasi, dan pedagang daerah mendapat kesempatan masuk ke rantai pasok. Sudaryono menyebut Presiden menginginkan ekonomi bergerak dan berputar dari anggaran MBG yang besar.
"Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar," katanya.
Rekanan Terverifikasi dari Asosiasi Peternak hingga Petani
BGN mendorong keterlibatan rekanan yang terverifikasi, mulai dari asosiasi peternak, koperasi peternak ayam dan susu, hingga asosiasi petani pemasok beras dan sayuran. Sudaryono yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menekankan mekanisme ini harus menjaga keseimbangan harga.
Petani dan peternak mesti memperoleh harga layak, sementara konsumen terlindungi dari kenaikan harga tidak wajar. Negara sudah punya instrumen pengendalian harga melalui Harga Acuan Pemerintah (HAP) di tingkat produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen.
"Kalau terlalu tinggi kita turunkan sesuai dengan HET, kalau terlalu murah kita naikkan sesuai dengan HAP sehingga produsennya juga semangat untuk berproduksi," tegasnya.
Rantai Pasok 27.000 Dapur Jadi Tantangan Pengawasan
Sudaryono mengakui rantai pasok bahan baku MBG masih perlu dibenahi agar keterlibatan produsen lokal lebih optimal. BGN tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan langsung ke sejumlah dapur.
Dengan jumlah dapur mencapai 27.000, inspeksi mendadak dinilai tidak akan cukup menutup celah pengadaan. BGN memilih membangun sistem yang memastikan proses pengadaan berjalan lebih baik sejak awal.
"Kalaupun kita sidak satu dua enggak akan selesai kita sidak 27.000 dapur. Jadi harus kita siapkan sistem yang prima," ujarnya.
Bagi pelaku usaha daerah, besarnya belanja bahan baku MBG membuka peluang pasokan rutin jika mampu memenuhi syarat verifikasi dan standar harga. Sebaliknya, dapur MBG dituntut mendokumentasikan asal bahan baku agar penyerapan anggaran benar-benar mengalir ke produsen lokal, bukan ke pemasok jarak jauh.