MAKASSAR — Disnakertrans Sulawesi Selatan memetakan sektor pertambangan dan industri sebagai dua bidang paling rentan terdampak gejolak ekonomi global yang berpotensi memicu PHK. Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan situasi perekonomian nasional hingga regional saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi bersama oleh pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.
"Salah satu konsekuensi yang bisa muncul adalah terkait tentang nasib para pekerja kita apabila kondisi perekonomian tidak kunjung membaik," kata Jayadi, Sabtu (13/6/2026).
Pemprov Sulsel menyiapkan langkah mitigasi dengan memperkuat proyek-proyek padat karya melalui berbagai program pembangunan. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman disebut terus mendorong upaya antisipasi ini, termasuk mencari sumber pembiayaan alternatif agar program pembangunan tetap berjalan di tengah ketidakpastian ekonomi.
"Salah satunya adalah secara maksimal mencari sejumlah sumber-sumber keuangan yang memungkinkan kita bisa tetap survive dalam melaksanakan sejumlah program-program pembangunan, termasuk di dalamnya adalah para pekerja kita," ujar Jayadi.
Selain proyek padat karya, pemerintah daerah mengandalkan sektor UMKM yang berjumlah sekitar 1,5 juta unit di Sulsel untuk menyerap tenaga kerja. Sektor ini dinilai mampu mengakomodasi pekerja yang terdampak PHK jika terus didorong perkembangannya.
"UMKM kita dorong bagaimana agar memungkinkan tetap mampu mengakomodasi sejumlah saudara-saudara kita yang misalnya menghadapi pemutusan hubungan kerja," kata Jayadi.
Disnakertrans Sulsel juga menyiapkan program peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan magang. Program ini menyasar lulusan baru maupun pekerja yang kehilangan pekerjaan agar memiliki kompetensi baru dan lebih mudah memasuki pasar kerja.
Pekerja terdampak PHK juga dapat memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai perlindungan sosial. Pemprov mendorong program reskilling dan upskilling agar pekerja memiliki peluang untuk bekerja kembali atau membuka usaha secara mandiri.
"Kami terus memantau perkembangan di lapangan dan menyiapkan langkah antisipasi agar dampak terhadap tenaga kerja bisa diminimalkan," kata Jayadi.