SULAWESI SELATAN — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menemui Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (12/10). Pertemuan membahas empat fokus utama: pertumbuhan ekonomi, inflasi nasional, neraca perdagangan, dan daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh di atas 5 persen sepanjang semester I 2026.
Kunjungan Wamenko Bidang Perekonomian ke kantor BPS menjadi sinyal bahwa pemerintah akan mendorong kebijakan berbasis data statistik. Amalia menyebut pertemuan berlangsung detail dan menyentuh sisi metodologi hingga rekaman data riil di lapangan.
"Jadi pada hari ini kami sangat terhormat mendapatkan kedatangan dan kunjungan dari Bapak Wamenko Bidang Perekonomian untuk membahas data statistik secara lebih detail karena beliau tadi menyampaikan bahwa ke depan akan terus mendorong kebijakan yang berbasis pada data-data statistik yang kami hasilkan," ujar Amalia dalam konferensi pers usai pertemuan.
Amalia merinci empat topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, sisi pertumbuhan ekonomi yang mencakup Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kedua, perkembangan inflasi nasional.
Ketiga, neraca perdagangan Indonesia. Terakhir, daya beli masyarakat yang menurut catatan BPS masih tetap kuat. Konsumsi masyarakat tercatat tumbuh di atas 5 persen selama semester I 2026.
"Daya beli masyarakat di Indonesia ini berdasarkan catatan BPS itu memang masih kuat karena selama satu semester itu masih tumbuh di atas 5 persen konsumsi masyarakat," terangnya.
Data BPS menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi gaya hidup baru. Pertumbuhan konsumsi untuk transportasi, restoran, dan hotel melonjak tinggi seiring meningkatnya mobilitas serta aktivitas travelling.
"Dan yang tadi yang terlihat oleh rekaman data kami adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat karena dipengaruhi oleh gaya hidup yang berbeda," ungkap Amalia.
Pergeseran ini menjadi perhatian karena mengubah komposisi belanja rumah tangga. Sektor jasa dan pariwisata menikmati lonjakan permintaan, sementara beberapa kategori belanja lain bergeser porsinya.
Dradjad menekankan pentingnya sinergi antara Kemenko Perekonomian dan BPS dalam mengumpulkan data dari daerah. Tujuannya agar tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat dari pencatatan resmi.
"Mungkin ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan pelaku usaha yang belum tercatat, nah itu perlu koordinasi antarkementerian. Nah, kami akan membantu, kita akan melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait," ungkap Dradjad.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan difokuskan pada penjangkauan pelaku usaha yang belum masuk radar pendataan. Langkah ini penting agar basis data pemerintah mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Dradjad meluruskan narasi publik yang menyebut daya beli masyarakat tengah melemah. Menurutnya, data resmi BPS justru membuktikan kondisi sebaliknya.
"Data BPS menunjukkan yang benar adalah daya beli itu tetap kuat, tetap robust, tetap solid. Jadi kami bukan membantah, tapi kami menunjukkan bahwa berdasarkan data BPS tidak benar daya beli melemah," pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi respons langsung atas kekhawatiran yang berkembang di pasar dan kalangan pelaku usaha. Pemerintah berpegang pada data BPS sebagai rujukan utama dalam menyusun kebijakan ke depan.
Bagi investor dan pelaku bisnis, sinergi data antara Kemenko Perekonomian dan BPS berpotensi menghasilkan kebijakan yang lebih presisi. Basis data yang akurat menjadi fondasi penting untuk keputusan investasi dan perencanaan usaha di sektor riil.