MAKASSAR — Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Selatan memastikan pengumuman UMP 2027 tidak akan melewati batas waktu 21 November 2026. Jayadi Nas menyatakan jadwal penetapan sudah dibahas bersama Dewan Pengupahan Sulsel yang melibatkan tripartit pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja.
Batas waktu itu mengacu pada surat Kementerian Ketenagakerjaan kepada gubernur serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Regulasi anyar tersebut sudah disosialisasikan ke jajaran disnaker di seluruh kabupaten dan kota di Sulsel.
Jayadi menegaskan nominal kenaikan UMP Sulsel 2027 masih dalam proses pencarian solusi terbaik. Pihaknya mempertimbangkan indikator Kebutuhan Hidup Layak yang telah ditetapkan Badan Pusat Statistik.
"Nanti tunggu saja kesepakatan (nominal kenaikan UMP Sulsel 2027). Pokoknya tidak di bawahnya KHL," kata Jayadi kepada detikSulsel, Rabu (18/11/2026).
Angka KHL Sulsel tercatat Rp 3.915.188. Menurut Jayadi, nilai itu bukan penentu tunggal, melainkan referensi dalam proses penetapan upah minimum.
Anggota Dewan Pengupahan Sulsel Ahmad Ibrahim menyebut KHL tahun ini mengalami kenaikan 6,68 persen dibanding 2025. Angka tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik Nasional dan menjadi dasar agar UMP tidak merugikan pekerja.
"UMP itu tidak boleh di bawah KHL, minimal sama dengan KHL. Diupayakan di atasnya, kan begitu," tegas Ahmad kepada detikSulsel, Selasa (17/11).
Dewan Pengupahan juga akan mendorong penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Kebijakan itu mewajibkan pengusaha memberi upah di luar UMP berdasarkan masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel memperjuangkan tiga poin dalam penetapan UMP 2027. Ketua DPD KSPSI Sulsel Basri Abbas menyatakan pihaknya menuntut kenaikan minimal 10 persen sesuai UU Nomor 27 Tahun 2026.
Dengan acuan UMP Sulsel 2026 sebesar Rp 3.921.088, kenaikan 10 persen memproyeksikan tambahan Rp 392.108 sehingga UMP menjadi Rp 4.313.197. Basri menyampaikan tuntutan itu kepada detikSulsel, Sabtu (7/11).
Poin kedua berupa Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 2-5 persen di atas UMP. "Pemerintah dalam hal ini Disnaker dapat membentuk upah sektoral, berdasarkan kebutuhan dewan pengupahan. Kebetulan kami juga anggota dewan pengupahan tentu akan memperjuangkan upah sektoral di angka 2% sampai 5% tambahan dari UMP," paparnya.
Poin ketiga adalah pemberlakuan struktur dan skala upah. Basri menilai masih banyak perusahaan yang belum menerapkan aturan tersebut dan mendorong pemerintah menjatuhkan sanksi tegas.
"Karena itu sangat penting bagi kesejahteraan pekerja, jadi kita tidak lagi bicara UMP saja, tapi struktur skala upah ini untuk kesejahteraan buruh ke depannya," jelas Basri.
Hitung mundur penetapan UMP Sulsel 2027 menyisakan sekitar dua hari sejak Rabu (18/11/2026). Jayadi menyebut rapat tripartit baru saja digelar dan pembahasan lanjutan akan dilakukan sebelum pengumuman resmi.
Gubernur Sulsel menjadi pihak yang berwenang menetapkan nominal UMP berdasarkan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan. Lokasi pengumuman belum dipastikan.