JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar evaluasi program perumahan bersama empat gubernur secara daring. Gubernur Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung hadir dalam forum tersebut, bersama jajaran Kepala Balai dan Satuan Kerja Kementerian PKP dari seluruh Indonesia.
Dari hasil evaluasi itu, Sulawesi Selatan disebut menunjukkan penyerapan program paling menonjol. Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan penilaian tersebut saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Program APBN dan Non-APBN Jadi Bahan Evaluasi
Evaluasi mencakup program perumahan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun non-APBN. Program APBN meliputi bedah rumah dan pembangunan rumah khusus di daerah terdampak bencana.
Adapun program non-APBN salah satunya bersumber dari dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kedua skema itu dinilai untuk melihat seberapa cepat daerah menyalurkan manfaat ke warga.
Mengapa Sulawesi Selatan Dinilai Unggul
Maruarar menyoroti sejumlah daerah dengan penyerapan program perumahan berhasil baik. Sulawesi Selatan masuk kategori yang ia nilai paling tinggi.
"Kalau saya lihat tadi yang serapannya bagus, baik ya, di antaranya adalah Sulawesi Selatan baik. Itu yang kalau saya lihat sangat sangat baik," ujar Menteri yang akrab disapa Ara itu.
Penilaian itu muncul di tengah evaluasi yang juga memetakan kapasitas kepemimpinan tiap daerah. Menurut Ara, kualitas sumber daya manusia memengaruhi pelaksanaan program perumahan di masing-masing wilayah.
Kualitas Kepemimpinan Antar-Daerah Tidak Sama
Menteri PKP menilai kesamaan pengetahuan dan tugas belum tentu menghasilkan kualitas kepemimpinan yang setara. Karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan integritas, kompetensi, serta komunikasi para Kepala Balai.
"Ya, pengetahuan yang sama, tugas yang sama, memang kualitas leadership itu memang tidak sama. Itu saya rasa juga harus kita bisa terima, tetapi juga kita terus tingkatkan supaya bisa makin meningkat," ucapnya.
Peningkatan kapasitas kepemimpinan dinilai perlu agar pelaksanaan program perumahan terus membaik. Ara menyebut hal itu sebagai pekerjaan berkelanjutan, bukan program sekali jalan.
Integritas dan Antikorupsi Disebut Nomor Satu
Maruarar menegaskan integritas dan komitmen antikorupsi dalam pelaksanaan seluruh program kementerian. Menurutnya, aspek itu menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan terhadap program perumahan pemerintah.
"Saya pikir soal integritas, antikorupsi, itu adalah nomor satu. Ya, kita tidak ada toleransi terhadap itu," katanya.
Pemerintah juga terus menyederhanakan aturan yang menghambat agar penyerapan program berlangsung lebih cepat. Evaluasi akan dilakukan berkelanjutan untuk memastikan program perumahan berjalan sesuai target dan memberi manfaat.
