LUWU RAYA — Dukungan itu muncul setelah Hasbi menyoroti minimnya informasi mengenai agenda anggota DPR RI Dapil Sulsel III di wilayah Luwu Raya sepanjang masa reses. Menurut Hasbi, para legislator perlu membuka jadwal, lokasi kegiatan, serta laporan hasil reses agar masyarakat tahu sejauh mana aspirasi daerah diperjuangkan.
Taufik Mangula menilai kritik KKLR Sulsel sudah tepat. Kehadiran anggota DPR RI di daerah pemilihan, katanya, merupakan bagian dari amanah konstitusional untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Reses Dinilai Kerap Berhenti di Foto dan Formalitas
Taufik mengkritik praktik reses yang dinilai hanya menjadi kegiatan seremonial. Intensitas kunjungan wakil rakyat ke lapangan semakin minim, dan ketika kegiatan dilakukan, tidak jarang hanya sebatas memenuhi formalitas.
"Di mana lagi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kalau para wakilnya tidak turun ke lapangan," ujarnya.
Kritiknya lebih tajam soal pola kegiatan di lapangan. "Kumpulkan orang, foto, lalu pulang. Parah," kata alumni Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) itu.
Bagi Taufik, reses semestinya menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan konstituen. Bukan agenda administratif yang selesai begitu kegiatan seremonial berakhir.
Ilham Malleting Soroti Konflik Tambang yang Belum Tuntas
Dukungan serupa datang dari Ilham Malleting. Ia menilai Luwu Raya kerap terabaikan dan hanya menjadi wilayah perebutan suara menjelang pemilu legislatif. Setelah terpilih, janji kampanye dinilai tidak selalu diikuti kontribusi nyata bagi masyarakat.
Ilham mengaku belum melihat kontribusi yang jelas bagi konstituen di Luwu Raya sejak anggota DPR RI Dapil Sulsel III periode 2024–2029 dilantik. Ia lalu menyoroti sejumlah persoalan daerah yang membutuhkan perhatian legislator, terutama sektor pertambangan.
Di antaranya konflik masyarakat dengan PT Masmindo yang menurutnya belum menemukan penyelesaian. Ia juga menyinggung aktivitas penambangan di alur sungai di Desa Tetekang, Bone Lemo, Kadundung, dan Marinding, Kecamatan Bajo Barat.
Penambangan di kawasan itu dinilai berlangsung tanpa penataan memadai dan berpotensi mengancam permukiman warga akibat banjir. Ilham juga menyoroti IUP PT Kalla Arebama di Rampi, Kabupaten Luwu Utara, yang menurutnya belum dikelola secara profesional, serta maraknya aktivitas tambang rakyat yang belum tertata.
Menurutnya, persoalan pertambangan tidak cukup diselesaikan melalui komunikasi di tingkat daerah karena membutuhkan koordinasi dan kebijakan pemerintah pusat.
"Persoalan tambang adalah domain pemerintah pusat yang membutuhkan jembatan komunikasi penyelesaian. Di sinilah fungsi legislator dibutuhkan," tegasnya.
Masa Reses Berakhir Tanpa Kejelasan Penyerapan Aspirasi
Ilham menilai masa reses 2026 telah berakhir tanpa kejelasan mengenai penyerapan aspirasi masyarakat Luwu Raya. "Wakil rakyat entah ke mana. Suara dan aspirasi rakyat tak kunjung tersampaikan," ujarnya.
Atas kondisi itu, Ilham berharap KKLR mengambil sikap lebih tegas. Ia bahkan mengusulkan adanya gerakan moral untuk menggugat para legislator yang dinilainya hanya menjadikan suara masyarakat Luwu Raya sebagai komoditas politik.
"Habis manis sepah dibuang," katanya.
Empat Catatan Evaluasi KKLR
Hasbi Syamsu Ali sebelumnya menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk menyerang pihak tertentu. Ia justru mempersilakan anggota DPR RI Dapil Sulsel III mempublikasikan kegiatan reses apabila memang telah dilaksanakan di Luwu Raya.
Hasbi menyampaikan empat catatan evaluasi:
- Keterbukaan jadwal dan titik pelaksanaan reses
- Publikasi laporan hasil reses
- Kepastian Luwu Raya masuk dalam agenda reses berikutnya
- Pembukaan ruang evaluasi publik
Bagi masyarakat Luwu Raya, persoalan ini bukan semata soal kehadiran fisik anggota dewan. Yang dipertaruhkan adalah akuntabilitas representasi politik, di mana mandat yang diperoleh melalui suara rakyat semestinya diikuti kehadiran, komunikasi, dan kerja nyata bagi daerah pemilihannya.