MASAMBA — Ketua Umum HMI Cabang Luwu Utara Muh. Elmi menyatakan sikap organisasi itu merespons kritik Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan soal minimnya kehadiran legislator senayan di wilayah Luwu Raya selama masa reses. Menurut Elmi, kritik tersebut semestinya jadi pengingat bahwa tanggung jawab politik anggota DPR tidak berhenti setelah mandat pemilu diraih.
Pernyataan itu disampaikan secara tertulis di Masamba, Jumat (20/11/2026). HMI menilai hubungan antara wakil rakyat dan konstituen harus dibangun berkelanjutan, bukan hanya saat momentum pemilihan umum tiba.
Tuntutan pertama menyangkut transparansi agenda reses. Anggota DPR RI Dapil Sulsel III diminta mempublikasikan jadwal, lokasi, dan agenda kunjungan supaya warga tahu dan punya kesempatan ikut serta dalam penyerapan aspirasi.
Kedua, hasil reses mesti dipublikasikan terbuka. Bukan hanya daftar aspirasi yang dihimpun, tetapi juga perkembangan tindak lanjutnya melalui komisi masing-masing di DPR RI. Elmi menegaskan masyarakat berhak tahu sejauh mana persoalan mereka diperjuangkan lewat mekanisme parlemen.
Tuntutan ketiga adalah pemerataan kunjungan ke empat wilayah Luwu Raya: Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. HMI ingin seluruh wilayah mendapat perhatian dalam agenda reses agar tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan.
Adapun tuntutan keempat berkaitan dengan pengawalan agenda strategis Luwu Raya melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Persoalan yang disorot meliputi aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya, penyelesaian masalah agraria, pengelolaan pertambangan dan investasi, serta upaya mengatasi ketimpangan pembangunan.
Elmi menegaskan sejumlah persoalan pembangunan di Luwu Raya tidak seluruhnya bisa diselesaikan lewat kebijakan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan, terutama untuk infrastruktur, pemerataan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Di Luwu Utara, kata dia, masih ada kebutuhan pembangunan yang menurut HMI memerlukan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, anggota DPR RI Dapil Sulsel III diharapkan lebih aktif menjembatani kepentingan warga dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional.
"Kami ingin melihat anggota DPR RI Dapil Sulsel III mengambil peran lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan Luwu Raya. Jangan biarkan persoalan daerah hanya menjadi bahan diskusi di tingkat lokal tanpa ada upaya serius untuk menghubungkannya dengan pengambil kebijakan di tingkat pusat," ujar Elmi.
Elmi mengingatkan kinerja legislator tidak cukup diukur dari frekuensi kunjungan atau kemunculan di pemberitaan. Yang lebih penting, sejauh mana aspirasi masyarakat diperjuangkan dan mendapat tindak lanjut melalui kewenangan parlemen.
Ia menegaskan empat tuntutan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap individu maupun kelompok politik tertentu. HMI, kata dia, menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mendorong praktik demokrasi perwakilan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Seluruh anggota DPR RI yang memperoleh dukungan suara dari Luwu Raya, baik berasal dari wilayah itu maupun daerah lain, dinilai punya tanggung jawab sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
"Kami tidak sedang meminta para legislator untuk sekadar datang, berfoto, kemudian pulang. Kami meminta kehadiran yang memiliki makna, mendengarkan persoalan masyarakat, membawa aspirasi ke parlemen, serta memastikan ada tindak lanjut yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik," tegasnya.
HMI Cabang Luwu Utara juga mengajak organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan ikut mengawal kinerja legislator. Elmi menyebut pengawasan publik menjadi bagian penting agar aspirasi warga Luwu Raya tidak berhenti di tingkat lokal.