SULAWESI SELATAN — Tiga opsi pengelola dana cadangan pesangon kini dibahas pemerintah, DPR, dan serikat buruh: BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau badan baru, kata Presiden KSPI Said Iqbal, Senin (16/11/2026). Dana ini dimaksudkan menjamin pesangon pekerja korban PHK tetap dibayar saat perusahaan pailit atau kabur. Keputusan akhir ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Pembahasan tiga pilihan lembaga pengelola sudah berlangsung bersama pimpinan DPR dan Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR. Said Iqbal, yang menyebut dirinya penasihat presiden, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers virtual. Hingga kini, menurutnya, Presiden belum mengambil keputusan.
"Apakah Presiden memilih di antara satu ini, terhadap tiga kemungkinan, atau ada kemungkinan lain, tentu Presiden nanti yang memutuskan. Presiden belum memutuskan," kata Said Iqbal.
Mengapa Dana Cadangan Pesangon Diperlukan
Selama ini banyak perusahaan tidak memenuhi kewajiban membayar pesangon kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Alasannya beragam, mulai dari status pailit sampai kehabisan dana. Padahal, formula pesangon berdasarkan masa kerja sudah diatur dalam undang-undang.
Said Iqbal menggambarkan praktik di lapangan cukup gamblang.
"Jadi banyak perusahaan yang ketika mem-PHK karyawan dengan alasan apa pun, dia tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang alasannya pailit, ada yang alasannya tidak punya uang lagi," ungkapnya.
Karena itu, ia menekankan perlunya memisahkan dana cadangan pesangon dari kekayaan perusahaan melalui mekanisme iuran. Dengan skema tersebut, perusahaan menyisihkan dana secara bertahap, sehingga pembayaran pesangon tidak lagi bergantung penuh pada kondisi keuangan saat PHK terjadi.