MAKASSAR — Masyarakat Sulawesi Selatan yang sudah bersiap menyambut awal musim kemarau pada akhir Mei 2026 harus bersabar. BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan mengonfirmasi bahwa datangnya musim kering di sejumlah wilayah kini tertunda akibat anomali cuaca yang masih aktif.
Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri, menjelaskan bahwa dinamika atmosfer saat ini dipicu oleh beberapa jenis gelombang, seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang Rossby. Fenomena ini menyebabkan pemusatan massa udara basah di satu titik yang kemudian meletus menjadi hujan lebat.
“Jadi saat ini di Sulawesi Selatan itu ada namanya gangguan cuaca oleh gelombang atmosfer. Gelombang atmosfer itu ada banyak jenisnya, ada dari MJO, ada gelombang Rossby, dan lain-lain,” terang Syamsul dalam keterangannya kepada media pada Senin (18/5/2026).
Berdasarkan data BMKG, tiga wilayah yang diproyeksikan paling terdampak berada di sektor barat Sulawesi Selatan. Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kecamatan Bangkala di Kabupaten Jeneponto menjadi titik konsentrasi utama hujan lebat dalam sepekan terakhir.
“Kondisi ini menyebabkan adanya perkumpulan massa udara yang menyebabkan cuaca hujan tinggi di beberapa wilayah, khususnya di bagian barat Sulawesi Selatan, seperti Makassar, Maros, Bangkala,” imbuh Syamsul.
Secara klimatologis, wilayah-wilayah tersebut seharusnya mulai memasuki awal musim kemarau pada akhir Mei 2026. Namun, gangguan atmosfer ini memundurkan jadwal tersebut tanpa kepastian kapan akan berakhir.
Merespons kondisi ini, BMKG Wilayah IV Makassar menerbitkan rilis peringatan dini cuaca yang berlaku mulai 19 hingga 21 Mei 2026. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilatan petir dan angin kencang.
BMKG juga mengingatkan risiko pohon tumbang, genangan air di wilayah perkotaan, serta gangguan lalu lintas bagi pelaju transportasi darat dan laut. Warga diminta rutin memantau informasi cuaca terkini melalui kanal digital resmi BMKG untuk mengantisipasi dampak kebencanaan di lapangan.