MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memastikan situs Kerajaan Tallo tidak lagi hanya menjadi cerita turun-temurun tanpa wujud fisik. Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya menghadirkan jejak sejarah kerajaan kembar ini sebagai ruang budaya yang bisa dikunjungi dan dipelajari masyarakat.
"Jangan sampai budaya Kerajaan Tallo hilang di Kota Makassar. Selama ini hanya disebut dalam cerita, tetapi wujudnya belum benar-benar hadir sebagai ruang budaya yang hidup," ujar Munafri saat menerima audiensi pemangku adat Kerajaan Tallo, Gowa, dan Toraja di Makassar, Senin lalu.
Kerajaan Tallo memiliki posisi strategis dalam sejarah Makassar. Bersama Kerajaan Gowa, keduanya dikenal sebagai "Kerajaan Kembar" dengan filosofi "dua raja satu rakyat". Sistem kepemimpinan ini menjadi fondasi perkembangan Makassar sebagai pusat perdagangan dan peradaban di kawasan timur Nusantara pada masanya.
Menurut Munafri, sejarah besar itu selama ini hanya tersimpan di buku dan ingatan kolektif. Kawasan situs Kerajaan Tallo belum dikelola secara optimal sebagai destinasi yang bisa mendatangkan wisatawan sekaligus menjadi pusat edukasi sejarah.
Sebelum pembangunan fisik dimulai, Munafri menekankan pentingnya konsolidasi seluruh unsur adat. Tujuannya melahirkan satu kepemimpinan kelembagaan yang kuat dan diakui secara legal.
Ia mengusulkan pembentukan lembaga independen yang bisa menyelesaikan sengketa kelembagaan kerajaan di Indonesia, termasuk Makassar. "Kalau terus terjadi perselisihan, pemerintah tentu sulit terlibat karena harus menjaga netralitas. Karena itu saya mengusulkan adanya lembaga independen yang dapat memastikan legalitas kelembagaan adat sehingga pemerintah memiliki dasar yang jelas untuk bersinergi," jelasnya.
Revitalisasi kawasan situs Kerajaan Tallo mencakup pembangunan Balla Lompoa yang direncanakan sebagai ruang budaya hidup. Kawasan ini nantinya diisi berbagai aktivitas pelestarian budaya: pertunjukan tari tradisional, kegiatan menenun, hingga ruang bercerita mengenai perjalanan Kerajaan Tallo dan lahirnya Kota Makassar.
"Kalau orang datang ke Makassar mencari sejarah Kerajaan Tallo, mereka tidak boleh lagi harus ke Gowa untuk mendapatkan ceritanya. Kita ingin menghadirkan ruang budaya yang benar-benar merepresentasikan sejarah Tallo di Kota Makassar," kata Munafri.
Komitmen ini telah disampaikan langsung kepada Menteri Kebudayaan RI. Wali Kota menilai konflik internal yang berkepanjangan di tubuh kerajaan sering kali membuat pemerintah kesulitan melibatkan unsur adat dalam program pariwisata dan pelestarian budaya. Dengan adanya lembaga independen, sinergi antara pemerintah dan kerajaan diharapkan bisa berjalan lebih efektif.