LUWU — Sisa waktu sekitar lima bulan di semester kedua, Pemerintah Kabupaten Luwu menggenjot realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih jauh dari target. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, melaporkan bahwa hingga 13 Juli 2026, penerimaan PBB-P2 Semester I mencapai Rp 2.836.265.498. Angka itu belum termasuk penerimaan piutang PBB-P2 tahun 1995 hingga 2025 yang tercatat Rp 1.143.536.339.
Dari total target PBB-P2 Tahun 2026 sebesar Rp 14.560.000.000, capaian saat ini baru 27,33 persen. Meski begitu, Sofyan optimistis target dapat tercapai karena Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 baru diserahkan pada akhir April lalu.
“Sisa waktu kita sekitar lima bulan. Kami optimistis target tersebut dapat dicapai, mengingat penyerahan SPPT PBB-P2 Tahun 2026 baru dilakukan pada akhir April lalu,” ujar Sofyan dalam rapat yang dihadiri para camat se-Kabupaten Luwu.
Untuk mempercepat penarikan, Bapenda meminta para camat mengoptimalkan pengawasan terhadap pemerintah desa dan kelurahan. Seluruh pegawai Bapenda juga diterjunkan mendampingi setiap desa dan kelurahan dalam proses penagihan pajak.
“Saya harap para camat dapat mengedukasi pemerintah desa dan kelurahan agar masyarakat segera mendaftarkan tanahnya sehingga memiliki alas hak,” tegas Bupati Luwu H. Patahudding.
Bupati menekankan pentingnya percepatan pendaftaran tanah, mengingat lahan produktif yang sudah terdaftar baru sekitar 32 persen. “Dengan bertambahnya lahan yang terdaftar, secara otomatis potensi penerimaan pajak juga akan meningkat,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pemkab Luwu juga menyediakan kanal transparansi bagi masyarakat. Wajib pajak kini bisa memantau status pembayaran PBB-P2 secara real-time melalui aplikasi e-LuwuBangkit yang tersedia di Android dan iOS, atau melalui laman web resmi Bapenda. Langkah ini sekaligus untuk mencegah potensi penyelewengan dalam penarikan pajak.
Rapat evaluasi ini dirangkaikan dengan koordinasi pelaksanaan Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I Tahun 2026. Bupati mengajak seluruh camat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar target penerimaan PBB-P2 dan kinerja elektronifikasi transaksi bisa berjalan beriringan.
“Kabupaten Luwu menjadi tujuan investasi. Tolong dipercepat proses pendaftarannya,” kata Bupati Patahudding, menegaskan bahwa optimalisasi PBB-P2 adalah langkah strategis mendukung pembangunan daerah yang tengah berkembang.
Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Jumardin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahyar Kasim, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Erham Lanco, Inspektur Daerah Masling, serta para camat se-Kabupaten Luwu.