SULAWESI SELATAN — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengumumkan tahap pertama pembangunan PLTS raksasa 100 GW akan segera dimulai. Namun, IESR mengingatkan bahwa ambisi ini tidak boleh berhenti pada pemasangan panel surya di Pulau Jawa atau kawasan industri saja.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa program listrik desa (lisdes) harus ditempatkan sebagai bagian integral dari proyek PLTS 100 GW. Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya tidak lagi memandang lisdes sekadar alat untuk menaikkan rasio elektrifikasi nasional.
"Kami mendorong agar pelaksanaan program ini dilakukan dalam kerangka tata kelola yang baik (good governance), dan diletakkan dalam kerangka transformasi sistem penyediaan energi yang menyeluruh dan berkeadilan," ujar Fabby dalam pernyataan resminya, Rabu (29/7).
Ia menambahkan, elektrifikasi desa harus mampu memicu pemanfaatan energi produktif (productive use of energy). Artinya, listrik yang hadir bukan hanya untuk menyalakan lampu, tetapi untuk menggerakkan mesin penggilingan padi, cold storage ikan, atau usaha mikro kecil milik warga.
Dalam peta jalan yang dirancang IESR lewat program Solar Archipelago, elektrifikasi pulau-pulau kecil dan daerah 3T menjadi prioritas utama. Pendekatan ini mengusung energi surya skala komunitas yang masif, bukan sekadar proyek raksasa terpusat.
Fabby menekankan target penyelesaian elektrifikasi desa ini dicanangkan sebelum 2030. Dengan mengintegrasikan lisdes ke dalam program PLTS 100 GW, pemerintah disebut tidak hanya mengejar target kapasitas pembangkit, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.
"Ini akan mempercepat demokratisasi energi dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan hingga ke pelosok nusantara," tegas Fabby.
Desakan IESR ini menjadi pengingat bahwa proyek energi raksasa seringkali terpusat di kota atau kawasan industri. Tanpa intervensi khusus, desa-desa di Indonesia timur berisiko kembali tertinggal dalam peta transisi energi nasional.