SULAWESI SELATAN — Selama lebih dari lima dekade, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG menjadi pilar kebijakan sosial-ekonomi Indonesia. Namun, beban subsidi yang mencapai Rp 203,5 triliun—setara 40% total pengeluaran bantuan sosial dan hampir 6% APBN—kini dinilai tidak efektif menekan kemiskinan. Justru, kelompok mampu menjadi penikmat utama karena disparitas harga mendorong semua lapisan masyarakat memilih komoditas murah.
Data Bank Dunia menunjukkan 20% rumah tangga terkaya menikmati lebih dari setengah total subsidi BBM. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan energi terbarukan.
Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Centre for Policy Development (CPD) merekomendasikan peralihan dari subsidi komoditas ke transfer tunai yang ditargetkan. Simulasi Bank Dunia menyebut penghapusan subsidi bertahap dalam dua tahun bisa menghemat anggaran hingga 1,3% dari PDB. Setelah harga sepenuhnya disesuaikan dengan pasar, penghematan berpotensi mencapai 2,1% dari PDB.
Pemerintah telah mempertimbangkan beberapa opsi dalam mengubah skema penyaluran bantuan energi:
Pertama, subsidi penuh dalam bentuk uang tunai (BLT). Seluruh subsidi BBM dan LPG dihapus dan diganti dengan BLT bulanan untuk rumah tangga yang berhak. Opsi ini berisiko berdampak pada sektor transportasi publik, sekolah, rumah sakit, dan UMKM yang selama ini turut menikmati subsidi harga energi.
Kedua, skema campuran (blending). Subsidi barang tetap dipertahankan untuk transportasi umum dan fasilitas publik guna mengendalikan inflasi, sementara subsidi untuk individu dialihkan menjadi BLT.
Ketiga, kenaikan harga BBM subsidi secara bertahap menuju harga keekonomian dengan pemberian kompensasi BLT kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Chief Executive Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan subsidi energi seharusnya menjamin akses energi dan mengurangi pengeluaran energi rumah tangga miskin. Namun, implementasinya terhambat lemahnya kontrol terhadap siapa yang sebenarnya membeli BBM subsidi.
Secara teknologi, para ekonom menilai peralihan ke skema transfer tunai sangat mungkin dilakukan. Dalam skema ideal yang direkomendasikan CPD, subsidi diberikan langsung kepada keluarga yang memenuhi syarat sebagai transfer tunai bulanan bersyarat. Keluarga dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli energi sesuai kebutuhan.
Jika ada sisa, dana dapat dialokasikan untuk pengeluaran energi lainnya, termasuk investasi pada teknologi energi terbarukan. Pemerintah juga dapat memungkinkan rumah tangga tanpa akses LPG atau listrik untuk menggunakan subsidi guna berinvestasi pada solusi energi terbarukan di luar jaringan listrik (off-grid).
Meski menjanjikan, transisi ini membutuhkan data penerima yang akurat dan mekanisme penyaluran yang transparan. Tanpa perbaikan data, risiko kebocoran dan salah sasaran baru tetap mengintai. Informasi lengkap mengenai skema dan jadwal implementasi dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial.