MAKASSAR — Forum yang berlangsung di Lantai 6 Room Amarilys ini menghadirkan narasumber dari akademisi dan jajaran Disdik Makassar. Diskusi difokuskan pada penguatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya dalam pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar.
Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dandi Akhmad Muhajir Arif, menegaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan fundamental yang harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ia mengusung tema "Pendidikan sebagai Hak Dasar, Bukan Hak Istimewa" sebagai pijakan utama dalam melihat pentingnya layanan pendidikan yang setara.
"Pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar setiap warga negara. Karena itu, akses terhadap pendidikan yang layak tidak boleh menjadi sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu," ujar Dandi dalam pemaparannya.
Dandi juga memaparkan sejumlah program prioritas yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan mutu sekaligus memperluas akses pendidikan. "Akselerasi mutu dan pemerataan akses harus berjalan beriringan agar pembangunan pendidikan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, akademisi A. Reza Febriadi menyoroti pentingnya membangun budaya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sekaligus masa depan Kota Makassar.
"Mari kita wujudkan Makassar sebagai kota pendidikan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pendidikan yang baik membutuhkan tata kelola yang baik pula," kata Reza.
Ia menambahkan bahwa upaya menciptakan pemerintahan yang bersih harus menjadi komitmen bersama. "Kita perlu membangun sistem yang mampu mencegah praktik korupsi dan memastikan setiap kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat," tegasnya.
Diskusi yang dimoderatori Muh. Akbar tersebut berlangsung interaktif. Peserta tidak hanya menerima pemaparan kebijakan, tetapi juga diberi ruang memahami pentingnya pengawasan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menjelang penghujung acara, peserta menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber. Salah satunya menyoal strategi pemerintah daerah memastikan program pemerataan pendidikan menjangkau masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses.
Pertanyaan lain berkaitan dengan upaya menjaga transparansi dalam pelaksanaan program, termasuk bagaimana masyarakat dapat turut berperan melakukan pengawasan agar setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, kalangan akademisi, dan masyarakat. Melalui dialog dan pengawasan yang konstruktif, pembangunan pendidikan di Makassar diharapkan semakin berkualitas, merata, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.