SULAWESI SELATAN — Danantara tengah mengkaji integrasi moda transportasi massal yang mencakup LRT, MRT, Transjakarta, dan jaringan kereta api, sekaligus memproses rencana elektrifikasi tiga jalur kereta yang terhubung dengan Jakarta. Kajian ini menyasar penyatuan pengelolaan yang saat ini terpecah di sejumlah operator, termasuk KAI dan Jakpro. Pembahasan lanjutan akan melibatkan Gubernur Jakarta untuk menyelaraskan peran antarpengelola.
Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pembahasan integrasi dilakukan untuk menyatukan berbagai moda transportasi yang saat ini dikelola sejumlah operator berbeda. Pernyataan itu disampaikan Dony di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 September.
Menurut Dony, kajian ini mencakup LRT, MRT, Transjakarta atau busway, hingga jaringan kereta api. Ia menegaskan integrasi tersebut belum masuk tahap pelaksanaan karena masih dalam proses pembahasan antarinstansi.
Danantara memproses rencana elektrifikasi tiga jalur kereta api yang terhubung dengan Jakarta. Ketiganya adalah Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan Jakarta-Merak.
Rencana elektrifikasi tersebut nantinya akan dipadukan dengan integrasi LRT, MRT, dan layanan bus Transjakarta. Dony menyebut penyatuan ini sebagai satu kesatuan sistem transportasi massal, bukan proyek yang berjalan sendiri-sendiri.
“Nanti ini akan terintegrasi seluruhnya, termasuk integrasi LRT dengan MRT dan juga dengan busway,” ujarnya.
Dony menyinggung perlunya pembagian peran yang jelas antara operator yang saat ini mengelola transportasi massal di Jabodetabek. Dua nama yang disebutnya adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Selama ini, pengelolaan LRT, MRT, Transjakarta, dan kereta api berada di bawah sejumlah entitas berbeda, baik BUMN maupun badan usaha milik daerah. Kondisi itu membuat pengembangan jaringan sering berjalan tidak terkoordinasi.
“Jadi ini akan menjadi satu kesatuan. Ini yang sedang kita bicarakan nanti dengan Pak Gubernur. Jadi sehingga tidak terpisah-pisah mana yang menjadi porsi KAI, mana yang porsi Jakpro dan lain sebagainya,” kata Dony.
Pembahasan selanjutnya akan melibatkan Gubernur Jakarta untuk menyelaraskan pengelolaan dan pengembangan transportasi massal. Pelibatan pemerintah daerah dinilai penting karena banyak aset dan layanan transportasi berada di bawah kewenangan Pemprov Jakarta.
Dony menyebut integrasi ini sebagai bagian dari persiapan menyeluruh yang sedang disusun Danantara. Ia menekankan pendekatan yang dipakai bukan menambah moda baru, melainkan menyatukan yang sudah ada agar saling terhubung.
Sejumlah detail teknis belum diungkap Danantara. Dony tidak merinci jadwal pelaksanaan elektrifikasi, kebutuhan investasi, maupun bentuk kerja sama antarpengelola transportasi tersebut.
Belum ada keterangan pula soal sumber pendanaan, apakah akan memakai anggaran negara, investasi BUMN, atau skema kerja sama dengan pihak swasta. Kajian ini juga belum menyentuh aspek tarif integrasi yang biasanya menjadi pertimbangan utama penumpang.
Bagi pengguna transportasi publik di Jabodetabek, penyatuan sistem ini berpotensi memangkas waktu perpindahan antarmoda jika tiket dan jadwal benar-benar terhubung. Namun tanpa kepastian jadwal dan skema pendanaan, rencana ini masih berhenti di tahap kajian.
Langkah Danantara menyentuh sektor transportasi menandakan perannya meluas dari sekadar pengelolaan BUMN ke perencanaan infrastruktur lintas sektor. Arah kebijakan itu akan terlihat jelas setelah pembahasan dengan Pemprov Jakarta rampung.