MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama rombongan dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Pertemuan berlangsung di Grind and Pull Makassar, Jalan Andi Mappanyukki, Selasa (6/10/2026).
Agenda kunjungan mencakup pengawasan terhadap permasalahan aset pemerintah daerah, Barang Milik Daerah (BMD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Turut diserahkan sertifikat tanah aset pemerintah daerah, dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta pembahasan program Local Service Delivery Project (LSDP) se-Pulau Sulawesi.
Andi Sudirman menyatakan kepastian legalitas aset menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, program prioritas nasional tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah.
"Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah," ujar Andi Sudirman.
Ia menambahkan penyerahan sertifikat aset sangat membantu pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan program daerah maupun program prioritas nasional.
Andi menyebut kolaborasi antara pemerintah daerah dengan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, serta kementerian terkait menjadi penting. Kerja sama itu untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Cakupan persoalan meliputi pengelolaan aset, penataan lingkungan dan persampahan, penguatan BUMD, hingga berbagai program pelayanan publik. Menurut Andi, fasilitasi Komisi II DPR RI dan Kemendagri dapat mempercepat pencapaian Asta Cita.
"Ada banyak program Bapak Presiden yang dapat kita dukung melalui fasilitasi Komisi II DPR RI, Kemendagri dan kementerian terkait. Ini dapat mempercepat pencapaian Asta Cita dan pembangunan daerah, termasuk aset, lingkungan dan persampahan, BUMD, serta lainnya," jelasnya.
Andi berharap dukungan pemerintah pusat terhadap daerah terus diperkuat, termasuk menindaklanjuti aspirasi dan kebutuhan spesifik daerah. Ia menyoroti perhatian Komisi II DPR RI dalam memperjuangkan kebijakan pembebanan anggaran melalui APBN 2027 untuk sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk pembiayaan PPPK.
"Ke depan kami berharap DPR RI terus mendorong kementerian untuk memberi perhatian, termasuk terhadap aspirasi daerah. Kehadiran Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait tentu sangat membantu dan mempermudah proses tersebut," tutur Andi Sudirman.
Ia menyatakan Sulawesi Selatan siap mempercepat pelaksanaan program tersebut. "Harapannya Sulawesi Selatan dapat menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia. Kami tentu siap mempercepat sekaligus mendukung pelaksanaan program-program tersebut," pungkasnya.