MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan posisinya sebagai mitra strategis penegakan hukum nasional. Andi Sudirman menilai pemilihan Sulsel sebagai tuan rumah diskusi publik KY RI mencerminkan pengakuan atas peran daerah itu sebagai hub kawasan Indonesia Timur.
Menurutnya, posisi geografis dan dinamika pembangunan Sulsel menjadikan wilayah ini tolok ukur penegakan hukum di luar Pulau Jawa. Ia menyebut tanggung jawab itu tidak ringan dan menuntut kerja sama lintas lembaga.
Mengapa Sulsel Dipilih Jadi Tuan Rumah Diskusi Publik KY
Dalam sambutannya, Andi Sudirman menyampaikan apresiasi tinggi atas kepercayaan Komisi Yudisial. Ia menegaskan Sulsel siap menjadi barometer penegakan hukum di kawasan timur Indonesia.
"Kami sangat bersyukur kegiatan ini berlangsung di Sulawesi Selatan. Sulsel memiliki posisi strategis sebagai hub Indonesia Timur dan siap menjadi barometer penegakan hukum di luar Pulau Jawa," tegas Andi Sudirman.
Diskusi publik ini mengusung tema "Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Berintegritas, dan Berkeadilan". Forum ini menghadirkan pembahasan soal batas kewenangan KY dalam mengawasi hakim.
Komitmen Pemprov Sulsel: Kepastian Hukum Harus Berdampak ke Warga
Andi Sudirman menyatakan Pemprov Sulsel mendukung setiap langkah penegakan hukum. Menurutnya, penguatan kelembagaan hukum tidak boleh berhenti di ranah konseptual.
Ia menekankan upaya tersebut harus bermuara pada dua hal konkret: kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Dua hal itu disebutnya sebagai ukuran keberhasilan reformasi peradilan.
"Pemerintah Provinsi Sulsel senantiasa mendukung setiap langkah penegakan hukum. Upaya ini harus bermuara pada terwujudnya kesejahteraan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat," lanjutnya.
Pernyataan itu merujuk pada peran KY yang mengawasi perilaku hakim dan menjaga marwah lembaga peradilan. Penguatan kewenangan KY dinilai menentukan kualitas putusan yang diterima pencari keadilan.
Harapan Gubernur: Rekomendasi Konkret, Bukan Sekadar Wacana
Andi Sudirman berharap forum diskusi melahirkan gagasan besar bagi masa depan peradilan Indonesia. Ia tidak ingin acara ini berhenti sebagai wacana.
Gubernur menekankan pentingnya rekomendasi konstruktif yang bisa ditindaklanjuti. Menurutnya, sistem hukum yang berintegritas hanya terwujud jika ada langkah nyata setelah diskusi selesai.
"Semoga diskusi publik ini menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi penguatan kelembagaan kehakiman. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan sistem hukum yang semakin berintegritas dan berkeadilan di Indonesia," pungkasnya.
Diskusi publik KY RI di Makassar menjadi salah satu rangkaian konsultasi publik sebelum penguatan regulasi kelembagaan dibahas lebih lanjut. Pemerintah daerah berharap hasil forum ini masuk ke pembahasan kebijakan di tingkat pusat.
