MAKASSAR — Rombongan Pansus DPRD Luwu Timur mendatangi kantor DLHK Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan substansi Ranperda Pengelolaan Sampah. Pertemuan berlangsung Rabu (11/11/2026) dan membahas sistem pengelolaan yang dinilai efektif untuk kebutuhan daerah.
Anggota Pansus DPRD Luwu Timur, Erni Malape, menyatakan pihaknya butuh gambaran lebih jauh soal pola pengelolaan sampah yang bisa diterapkan. Termasuk strategi melibatkan masyarakat secara aktif, bukan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah.
Menurut Erni, keberhasilan pengelolaan sampah tidak ditentukan kebijakan semata. Kebiasaan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah ikut menentukan hasilnya di lapangan.
Karena itu, edukasi menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perda. Pansus ingin memastikan regulasi yang lahir nanti tidak berhenti sebagai landasan hukum, tetapi benar-benar diterapkan.
“Kami ingin mendengarkan saran, bagaimana pola yang efektif, bagaimana mengedukasi masyarakat, siapa yang berperan aktif, dan bagaimana dengan retribusinya,” kata Erni.
Selain soal edukasi, Pansus meminta masukan mengenai pihak-pihak yang harus terlibat dalam pengelolaan sampah. Pembagian peran antara pemerintah kabupaten, dinas provinsi, dan warga menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan.
Pengaturan retribusi juga masuk dalam pembahasan. Erni tidak merinci besaran tarif yang diusulkan, tetapi menegaskan bahwa skema pungutan itu perlu dibicarakan matang sebelum masuk ke dalam ranperda.
Diskusi dengan DLHK Sulsel menjadi salah satu tahapan konsultasi Pansus. Hasilnya diharapkan memperkaya pembahasan internal sebelum naskah ranperda dibawa ke tahap berikutnya di DPRD Luwu Timur.
Erni berharap berbagai masukan dari dinas provinsi memperkaya pembahasan Pansus. Regulasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga dapat dijalankan di tingkat kabupaten hingga desa.
Pansus DPRD Luwu Timur belum memerinci jadwal lanjutan setelah konsultasi ini. Pembahasan Ranperda Pengelolaan Sampah akan kembali bergulir di dewan dengan materi yang sudah dikumpulkan dari DLHK Sulsel.