MAKASSAR — Tiga dekade setelah peristiwa yang dikenal sebagai Kudatuli, PDI Perjuangan Sulsel mengajak kader dan publik untuk tidak melupakan harga yang harus dibayar demi demokrasi. Diskusi yang digelar di Sekretariat DPD, Jalan Gunung Bawakaraeng, Senin (27/1/2026) itu menghadirkan senior partai, akademisi, hingga politisi muda.
“Peristiwa 27 Juli bukan sekadar catatan sejarah yang dikenang setiap tahun. Ia adalah pelajaran politik dan kemanusiaan yang mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak lahir dengan sendirinya,” ujar Husain Djunaid mewakili DPD PDI Perjuangan Sulsel.
Kader Diingatkan Bahwa Berjuang Itu Mahal
Salah satu pelaku sejarah, Drs. Jakobus Kamarlo Mayong Padang atau Bung Kobu, memberikan perspektif yang jarang terdengar di forum publik. Ia mengajak kader memaknai politik sebagai jalan pengabdian yang membutuhkan keberanian dan konsistensi.
“Berpartai itu berarti berjuang dan siap menderita. Mengurus kepentingan orang banyak tidak pernah mudah. Konsisten itu mahal, sementara pragmatisme selalu memiliki banyak alasan,” kata Bung Kobu di hadapan peserta yang terdiri dari kader partai, mahasiswa, dan perwakilan organisasi kepemudaan.
Menurutnya, Peristiwa Kudatuli menjadi salah satu titik balik yang memicu lahirnya Reformasi 1998. Pada masa Orde Baru, ruang demokrasi dibatasi dan partai politik menghadapi intervensi, termasuk PDI yang berpuncak pada peristiwa 27 Juli 1996.
Dari Wartawan ke Akademisi: Menyaksikan Langsung Tekanan Politik
Dr. Muhammad Yahya Mustafa, akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar, membagikan pengalamannya saat menjadi wartawan Harian Pedoman Rakyat. Ia mengikuti dinamika politik PDI sebelum berubah menjadi PDI Perjuangan dan menyaksikan langsung bagaimana partai menghadapi tekanan politik.
Ia menilai PDI Perjuangan memiliki karakter ideologis yang kuat dengan keberpihakan konsisten kepada rakyat kecil atau kaum marhaen. “Pada masa Orde Baru, legislator PDI dikenal konsisten memperjuangkan kepentingan wong cilik,” jelasnya.
Dukungan besar kepada Megawati Soekarnoputri, kata Yahya, menjadikannya simbol harapan bagi kelompok pro-demokrasi. Ketika Kongres Medan menetapkan Suryadi sebagai ketua umum, kubu Megawati tetap mempertahankan legitimasi politik yang lahir dari dukungan arus bawah.
Generasi Muda Diminta Tak Melupakan Sejarah
Mewakili politisi muda, A. Tenri Uji Idris menekankan pentingnya mewariskan semangat perjuangan melalui penguatan ideologi Marhaenisme. “Kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita hadir hari ini karena ada sejarah yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu,” tegasnya.
Menurut Tenri, ruh ideologi Marhaenisme harus terus digelorakan agar semangat keberpihakan kepada rakyat, demokrasi, dan keadilan sosial tetap hidup di setiap generasi.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel, H. Ridwan A. Wittiri, menutup diskusi dengan pesan bahwa refleksi ini adalah bagian dari merawat memori kolektif bangsa. “Peristiwa 27 Juli mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi tidak pernah datang sebagai hadiah, melainkan lahir dari keberanian, keteguhan sikap, dan pengorbanan banyak pihak,” pungkasnya.
