MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima banyak laporan mengenai kinerja lurah yang dinilai buruk. Tidak hanya soal lurah yang malas, ia juga menyoroti adanya lurah yang lebih fokus mengurus bisnis pribadi dibandingkan tugas kedinasan.
“Saya mendapatkan laporan, ada lurah yang lebih banyak nongkrong di warkop daripada di kantornya. Itu ada,” tegas Munafri saat memberikan arahan di Makassar, Jumat (28/08).
Lurah yang Sakit dan Fokus Bisnis Jadi Sorotan
Munafri mengaku menerima laporan beragam soal kinerja lurah. Selain yang malas, ada juga lurah yang secara kondisi fisik tidak mampu bekerja maksimal karena sakit.
“Lurah yang sakit, tolong juga disampaikan kepada saya. Karena banyak kinerja yang belum maksimal. Ada lurah yang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik,” imbuh alumni FH Unhas itu.
Namun, ia menegaskan kondisi tersebut berbeda dengan lurah yang sehat tetapi tidak punya kemauan bekerja. Bahkan, ada lurah yang lebih banyak mengurus bisnis pribadi daripada urusan kantor.
“Ada juga lurah yang sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada. Ada juga lurah lebih banyak di warkop daripada di kantornya, ada,” tuturnya.
“Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan laporannya tidak sedikit,” sambung Appi.
Lurah Diminta Turun ke Lapangan, Bukan Menunggu Laporan
Menurut Munafri, lurah memiliki posisi strategis karena menjadi pejabat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Seorang lurah semestinya mengetahui langsung kondisi lingkungan, persoalan warga, hingga berbagai masalah yang muncul di wilayahnya.
“Lurah lebih tahu kondisi masyarakat di lapangan karena dekat dengan lingkungan sekitar. Sehingga pantau wilayah dan sosialisasi program,” jelas Appi.
Ia menegaskan, lurah tidak boleh hanya menunggu laporan dari bawahannya. Mereka harus turun langsung melihat kondisi wilayah, termasuk memantau persoalan kebersihan, persampahan, serta menyapa masyarakat.
“Lurah harus sudah turun pantau lingkungan, sampah dan sapa warga. Lurah itu yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Kalau tidak begitu, susah juga nanti,” tegasnya.
Pemkot Rancang Sistem Pengawasan Kinerja Lurah
Ke depan, Munafri meminta kinerja lurah dapat diukur secara objektif. Pemkot Makassar akan merancang sistem pengawasan yang memberikan tekanan agar lurah mampu melaksanakan program yang diturunkan pemerintah.
“Kita akan rancang sebuah sistem di mana fungsi-fungsi pengawasan terhadap lurah ada di daerah yang akan terus memberikan pressure kepada lurah untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diturunkan oleh pemerintah,” jelasnya.
“Saya tidak mau salah-salah lagi untuk memastikan supaya benar-benar lurah ada kerjanya,” katanya.
Camat Diminta Nilai Kinerja Lurah Secara Objektif
Selain mengingatkan lurah, Appi juga meminta camat melakukan penilaian secara objektif terhadap kinerja lurah di wilayah masing-masing. Ia tidak ingin penilaian kinerja digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lurah karena persoalan pribadi.
“Kalau lurahnya jelek, kasih jelek supaya ada alasan kita untuk mengganti. Tapi jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam, karena sisi dendam pribadi. Enggak boleh juga seperti itu,” pesan Appi.
Munafri bahkan tidak menutup kemungkinan mengambil tindakan lebih tegas terhadap lurah yang terus-menerus bermasalah dengan camat maupun atasannya.
Kegiatan Masyarakat Jangan Jadi Alasan Pungli
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mengingatkan jajaran kecamatan dan kelurahan mengenai pelaksanaan berbagai kegiatan masyarakat. Menurutnya, kegiatan harus tetap berjalan, tetapi pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.
“Kita berharap agar kegiatan tidak dijadikan alasan bagi lurah untuk mencari pembiayaan kepada masyarakat secara berlebihan,” imbuh Munafri.
Ia juga meminta setiap kegiatan di tingkat kecamatan dan kelurahan sekaligus menjadi momentum edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah.
