MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, melayangkan sentilan keras kepada jajaran lurah di 15 kecamatan. Berdasarkan laporan yang masuk ke mejanya, masih banyak oknum lurah yang melalaikan tugasnya, salah satunya dengan menghabiskan waktu di warkop saat jam kerja.
“Saya mendapatkan laporan, ada lurah yang lebih banyak nongkrong di warkop daripada di kantornya. Itu ada,” tegas Munafri di Makassar, Jumat (28/8/2026).
Menurut Appi, posisi lurah sangat strategis karena berada di garis terdepan yang bersentuhan langsung dengan warga. Seharusnya, lurah paham betul dinamika lingkungan, persoalan sampah, hingga ketertiban di wilayahnya—bukan justru asyik mangkal di warkop atau mengurus bisnis pribadi.
Bukan Hanya Nongkrong, Ada Lurah yang Sibuk Urus Bisnis
Appi mengungkapkan, laporan yang diterimanya tidak hanya soal kedisiplinan di jam kerja. Ada juga oknum lurah yang dinilai lebih fokus mengurus usaha pribadi dibandingkan pelayanan publik.
“Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan laporannya tidak sedikit,” tambahnya.
Meski demikian, alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini menekankan pentingnya membedakan antara lurah yang kinerjanya menurun akibat masalah kesehatan dengan lurah yang memang enggan bekerja.
Pemkot Makassar Siapkan Intervensi dan Pressure Terukur
Menanggapi persoalan ini, Pemkot Makassar tengah merancang sistem pengawasan yang lebih ketat. Appi memastikan akan ada intervensi dan tekanan terukur agar para lurah menjalankan fungsinya secara optimal.
“Kita akan rancang sebuah sistem pengawasan di daerah. Saya tidak mau salah-salah lagi, harus dipastikan lurah benar-benar ada kerjanya dan bisa dilihat hasilnya,” terang Appi.
Ia juga meminta para lurah membuang kultur hanya menunggu laporan dari bawahan. Lurah diwajibkan turun ke lapangan setiap pagi untuk memantau kebersihan lingkungan, penanganan sampah, hingga menyapa warga secara langsung.
Appi Minta Camat Tak Beri Nilai karena Dendam Pribadi
Kepada para camat, Appi berpesan agar memberikan penilaian kinerja lurah secara jujur dan objektif berdasarkan fakta di lapangan. Ia mewanti-wanti agar penilaian tidak didasari oleh dendam pribadi.
“Kalau lurahnya jelek, kasih jelek supaya ada alasan kita mengganti. Tapi jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam pribadi. Nggak boleh seperti itu,” tandasnya.
Selain soal kedisiplinan dan kebersihan lingkungan, Wali Kota Makassar juga mengingatkan agar lurah tidak menjadikan kegiatan kemasyarakatan sebagai ajang memungut biaya berlebihan dari warga. Lurah diminta aktif mempromosikan layanan digital pemkot seperti Creative Hub dan aplikasi Lontara Plus.
