MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan angkat bicara soal penggunaan helikopter yang kerap ditumpangi Gubernur Sulsel saat bertugas. Pihak pemprov memastikan biaya operasional pesawat udara tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan merupakan dukungan dari sebuah yayasan.
“Perlu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa penggunaan helikopter tersebut tidak membebani APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitas itu merupakan dukungan yang diberikan oleh AAS Foundation dan sifatnya gratis,” ujar Salim dalam keterangan resminya, Sabtu (9/5/2026).
Menurut Salim, penggunaan helikopter lebih banyak dimanfaatkan untuk mempercepat koordinasi lintas wilayah dan peninjauan program prioritas pemerintah. Moda transportasi ini dinilai efektif untuk menjangkau daerah-daerah di Sulsel yang membutuhkan akses cepat dan efisien.
“Kami memahami perhatian publik terhadap penggunaan fasilitas transportasi kepala daerah. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Pernyataan serupa disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Reza Faisal Saleh. Ia membenarkan bahwa tidak ada satupun alokasi anggaran daerah yang digunakan untuk pengadaan maupun operasional helikerset tersebut.
“Helikopter yang digunakan selama ini tidak menggunakan APBD, melainkan berasal dari sumbangan AAS Foundation,” tegas Reza.
Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel, Haji Tono, memberikan penjelasan lebih rinci. Ia mengungkapkan bahwa anggaran yang sempat disiapkan untuk kebutuhan mendesak dan strategis pada tahun 2026 belum tersentuh sama sekali.
“Anggaran awal yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak dan strategis pada Tahun 2026 sampai saat ini belum digunakan karena memang belum ada rekanan yang ditunjuk,” kata Haji Tono.
Ia menambahkan, anggaran tersebut baru akan digunakan jika ada pertimbangan bahwa transportasi udara jauh lebih efisien dibandingkan jalur darat. Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk mengutamakan belanja APBD pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi fokus utama antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar lainnya. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk bersikap bijak terhadap informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks terkait penggunaan fasilitas kepala daerah.