SULAWESI SELATAN — Pemadaman listrik besar-besaran melanda wilayah Sumatera pada Jumat (22/5) pekan lalu, memicu kekacauan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, hingga Jambi. YLKI mencatat, gangguan ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan pukulan telak bagi aktivitas bisnis dan rumah tangga yang bergantung penuh pada pasokan listrik.
Niti Emiliana menegaskan, beban terbesar justru ditanggung konsumen. "PLN mengalami kerugian operasional dan reputasi. Sementara itu, konsumen mengalami kerugian ekonomi yang nyata atas aktivitas sehari-hari maupun bisnis yang terhambat," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/5).
Menurut perhitungan YLKI, kerugian konsumen mencakup rusaknya peralatan elektronik, terhentinya produksi usaha kecil, hingga hilangnya pendapatan harian pekerja informal. Potensi klaim kompensasi dari pelanggan disebut bisa menjadi beban finansial baru bagi PLN jika sistem serupa kembali kolaps.
YLKI menilai langkah pemulihan cepat saja tidak cukup. Yang lebih krusial, kata Niti, adalah evaluasi mendalam terhadap jaringan distribusi dan transmisi. "Kami menuntut evaluasi menyeluruh serta penerapan mekanisme mitigasi risiko yang lebih andal, khususnya melalui pembangunan dan optimalisasi sistem looping yang mumpuni," tegasnya.
Sistem looping atau jaringan tertutup dinilai mampu meminimalkan efek domino blackout di satu titik ke wilayah lain. YLKI mendorong agar investasi keandalan sistem menjadi prioritas utama PLN ke depan, bukan sekadar proyek sambungan baru.
Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi PLN. Dengan cakupan distribusi seluas Sumatera, kegagalan sistem tidak hanya memicu krisis lokal, tetapi bisa melumpuhkan rantai pasok dan aktivitas ekonomi regional. YLKI menekankan, jika kejadian serupa terus berulang, kepercayaan publik terhadap layanan kelistrikan nasional akan tergerus.
"Ke depannya, PLN wajib menempatkan investasi pada keandalan sistem sebagai prioritas utama guna menghindari kerugian bagi masyarakat maupun perusahaan itu sendiri," pungkas Niti.