MAKASSAR — Pemeriksaan keuangan oleh BPK bukan lagi sekadar formalitas tahunan, melainkan pijakan utama bagi seluruh aparatur sipil negara di Sulawesi Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sekda Sulsel Jufri Rahman menekankan hal itu di Makassar, Minggu, saat menyikapi hasil pemeriksaan yang baru saja diterima pemprov.
Mengapa Rekomendasi BPK Krusial untuk Program Tahun Jamak?
Menurut Jufri, tantangan terbesar dalam tata kelola anggaran saat ini adalah pelaksanaan program multiyears atau tahun jamak. Proyek-proyek strategis yang dananya mengalir lintas tahun fiskal, kata dia, memiliki kerumitan administrasi dan pengawasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan proyek tahunan.
“Program multiyears project membutuhkan pengawasan dan ketelitian administrasi yang lebih kuat karena melibatkan pelaksanaan anggaran lintas tahun,” ujarnya.
Bukan Sekadar Korektif, Ini Soal Pembinaan
Pemerintah Provinsi Sulsel memandang proses pemeriksaan yang dilakukan BPK memiliki dimensi yang lebih luas. Jufri menyebutnya sebagai bagian dari upaya pembinaan untuk membangun kesepahaman bersama antara eksekutif dan auditor dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang sesuai regulasi.
“Pemeriksaan BPK ini juga menjadi upaya pembinaan untuk membangun kesepahaman dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang sesuai regulasi,” kata Jufri.
Ia menambahkan, setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK harus langsung diterjemahkan ke dalam langkah-langkah perbaikan sistem. Tidak boleh ada rekomendasi yang hanya berakhir di atas kertas tanpa tindak lanjut nyata di lapangan.
Setiap Rupiah Anggaran Harus Berbuah Manfaat untuk Warga
Di luar aspek administratif, Jufri mengingatkan bahwa tujuan akhir dari seluruh proses tata kelola keuangan adalah kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban melapor, melainkan jaminan bahwa uang rakyat benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.
“Setiap rupiah anggaran yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulsel harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Jufri.
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulsel agar tidak terjebak pada formalitas pelaporan semata, tetapi benar-benar memastikan program-program yang dijalankan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga.
