MAKASSAR — Kritik terhadap model pembangunan yang terlalu bertumpu pada proyek dan anggaran jangka pendek disuarakan oleh Prof. Dr. H. Abd. Hamid Paddu. Ia mengingatkan bahwa sejarah pembangunan tidak ditentukan oleh banyaknya orang pintar, melainkan oleh kemampuan mengorganisasi pengetahuan menjadi kebijakan.
"Pengetahuan tumbuh subur di kampus dan ruang akademik, tetapi sering kali gagal menjadi keputusan publik yang mengubah kehidupan masyarakat," ujar Hamid Paddu dalam rilis yang dibagikan ke media beberapa waktu lalu.
Hamid Paddu melihat persoalan mendasar terletak pada kesenjangan antara dunia riset dan pengambilan keputusan. Para ahli berjalan di jalurnya masing-masing, sementara birokrat kerap bekerja tanpa dukungan analisis yang memadai.
Akibatnya, kebijakan lahir secara reaktif mengikuti siklus politik. Padahal, Sulawesi Selatan memiliki diaspora yang tersebar di pusat pengambilan keputusan nasional dan internasional, serta ribuan doktor dan profesor di perguruan tinggi setempat.
Untuk menjembatani celah tersebut, Hamid Paddu mengajukan gagasan pembentukan think tank daerah—atau yang ia sebut sebagai "mesin gagasan". Sebagaimana industri membutuhkan pabrik, pembangunan membutuhkan institusi yang secara konsisten memproduksi kajian dan rekomendasi kebijakan.
"Di negara maju, think tank memastikan pembangunan infrastruktur memberikan dampak ekonomi dan sosial yang optimal. Mereka tidak membangun jalan atau pelabuhan secara langsung, tapi menyusun peta jalannya," kata Hamid Paddu.
Kebutuhan ini dinilai mendesak mengingat potensi besar yang belum terkelola secara strategis. Mulai dari hilirisasi nikel, pengembangan industri kakao, optimalisasi rumput laut, modernisasi perikanan, hingga penguatan posisi Makassar sebagai hub logistik Indonesia Timur.
Semua sektor itu, menurut Hamid Paddu, memerlukan lebih dari sekadar investasi fisik. "Tanpa peta jalan yang disusun berdasarkan data, riset, dan proyeksi masa depan, potensi hanya akan menjadi daftar panjang peluang yang tidak pernah diwujudkan," ujarnya.
Pemikiran Hamid Paddu juga menyentuh perubahan lanskap ekonomi global. Ia mengingatkan bahwa kekayaan daerah kini tidak lagi diukur dari melimpahnya sumber daya alam.
"Nikel bisa habis, gas bisa menurun. Pengetahuan adalah satu-satunya sumber daya yang terus bertumbuh ketika digunakan dan dibagikan," katanya.
Ia mendorong Sulawesi Selatan untuk memosisikan diri sebagai produsen gagasan, bukan sekadar pasar atau penerima kebijakan dari pusat. Kehadiran MKPD CIDES ICMI Sulawesi Selatan, menurutnya, bisa menjadi ruang pertemuan akademisi, birokrat, dan pelaku usaha untuk merumuskan arah pembangunan secara lebih terukur.