LUWU — Pemerintah Kabupaten Luwu masih memiliki pekerjaan rumah besar mengejar target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun ini. Data per 13 Juli 2026 menunjukkan realisasi baru mencapai Rp2,836 miliar, ditambah penerimaan piutang PBB-P2 dari tahun 1995 hingga 2025 sebesar Rp1,143 miliar. Totalnya setara 27,33 persen dari target Rp14,560 miliar.
Sofyan Thamrin menjelaskan, penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026 baru dilakukan pada akhir April lalu. Hal ini menjadi salah satu faktor keterlambatan pembayaran wajib pajak. Meski begitu, ia optimistis dalam lima bulan tersisa hingga Desember 2026, target dapat dikejar.
“Sisa waktu yang tersisa hingga akhir Desember ini yakni sekitar lima bulan, kami optimistis target tersebut dapat dicapai,” ujar Sofyan dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) PAD dan PBB-P2 yang dipimpin Bupati Luwu, Patahudding, Selasa (14/7/2026) lalu.
Untuk mempercepat realisasi, Bapenda Luwu meminta para camat mengoptimalkan pengawasan terhadap pemerintah desa dan kelurahan. Seluruh pegawai Bapenda juga diterjunkan mendampingi setiap desa dan kelurahan dalam proses penagihan pajak.
Langkah lain yang ditempuh adalah meningkatkan transparansi. Masyarakat kini bisa memantau status pembayaran PBB-P2 secara real-time melalui aplikasi e-Luwu Bangkit yang tersedia di Android dan iOS, serta laman web resmi Bapenda. “Ini untuk mencegah penyelewengan dan memudahkan warga mengecek kewajibannya,” kata Sofyan.
Rapat yang digelar di awal pekan itu turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Jumardin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahyar Kasim, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Erham Lanco, Inspektur Daerah Masling, serta para camat se-Kabupaten Luwu. Rapat ini juga dirangkaikan dengan koordinasi pelaksanaan Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETP) Semester I Tahun 2026.