Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan status keadaan darurat bencana kekeringan dan karhutla di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, masih berlaku aktif hingga 1 November 2026. Status itu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 247/IX/2026 dan menjadi payung hukum penanganan kebakaran lahan yang kembali melanda wilayah setempat.
JAKARTA — Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan perpanjangan status kedaruratan diperlukan untuk mengoptimalkan penanganan karhutla yang kembali muncul di Sidrap. Menurut dia, insiden terbaru terjadi pada Senin (5/10) sekitar pukul 11.00 WITA.
Kebakaran melanda lahan seluas 1,47 hektare di Desa Padaidi dan Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Mattiro Bulu, serta Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Berton menyebut penyebab kebakaran belum bisa dipastikan. Petugas masih melakukan penanganan dan penyelidikan di lokasi terdampak.
"Penyebab kebakaran masih dalam penanganan dan penyelidikan. Tidak terdapat laporan korban jiwa dalam kejadian ini," ucapnya.
Wilayah Sidrap masuk kategori rawan karhutla pada musim kemarau. Kombinasi lahan kering dan suhu tinggi membuat api cepat menjalar, terutama di area perkebunan dan lahan kosong warga.
Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 247/IX/2026 memberi kewenangan bagi instansi daerah untuk mengerahkan sumber daya penanganan bencana. Status ini berlaku hingga 1 November 2026.
Dengan payung hukum tersebut, posko tanggap darurat, pengerahan personel, dan penggunaan anggaran penanganan bisa berjalan tanpa hambatan administratif. Pemerintah daerah juga bisa meminta dukungan dari provinsi maupun pusat jika eskalasi memburuk.
BNPB memantau perkembangan karhutla di Sidrap bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Warga diminta melaporkan titik api yang muncul agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.