GOWA — Usulan pemecatan itu disampaikan Busrah kepada wartawan di Gowa, Minggu (18/10/2026). Ia menyoroti terutama posisi ketua pansus yang dinilai paling bertanggung jawab atas langkah politik tersebut.
Menurut Busrah, kelima anggota DPRD tersebut seharusnya mempertimbangkan posisi Husniah Talenrang sebagai sesama kader PAN sebelum mengambil keputusan politik. Keterlibatan mereka dinilai tidak sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.
Mantan Ketua DPRD Kota Makassar itu menegaskan akan meminta pimpinan pusat mengevaluasi keterlibatan para kader, terutama ketua pansus. Ia menilai persoalan ini menyangkut prinsip akhlak politik yang menjadi bagian dari nilai perjuangan PAN.
"Saya mengusulkan dan akan bersurat ke DPP untuk pemecatan lima orang anggota DPRD Kabupaten Gowa yang terlibat dalam pansus, terutama ketuanya, untuk dipecat secara tidak terhormat. Saya sendiri akan membawa suratnya ke DPP PAN Pusat," ujar Busrah.
Busrah menyoroti etika politik sesama kader partai. Ia menilai tindakan menekan rekan separtai lewat pansus bertentangan dengan asas organisasi.
"Di mana akhlaknya? Kalau kau seorang kader, saudaramu sendiri kau tindas. Apa yang bisa membawa rahmat kalau kalian semua membuat kegaduhan," katanya.
Ia meminta kader menjaga etika ketika menghadapi perbedaan sikap politik. DPP PAN pun diminta menelaah persoalan tersebut berdasarkan aturan organisasi yang berlaku.
Usulan Busrah masih berupa sikap pribadi sebagai politisi senior PAN Sulsel. Keputusan akhir tetap berada di tangan DPP PAN sesuai mekanisme dan aturan internal partai.
Belum ada keterangan dari kelima anggota DPRD Gowa maupun pengurus DPP PAN soal surat usulan tersebut. Panitia khusus pemakzulan Bupati Gowa sendiri masih berjalan di DPRD Kabupaten Gowa.