SULAWESI SELATAN — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh 6% pada 2027 melalui tiga pendekatan fiskal terukur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diarahkan bukan hanya sebagai penyangga gejolak global, tetapi juga penggerak investasi, konsumsi, dan aktivitas dunia usaha. Optimisme itu disampaikan di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi.
Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menyatakan pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional dengan tetap mencermati berbagai risiko global. Menurutnya, sejumlah indikator domestik masih menjadi modal untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Inflasi yang terkendali, neraca perdagangan yang surplus, cadangan devisa yang memadai, dan pertumbuhan kredit dua digit disebut sebagai penopang utama. Wahyu menegaskan sikap pemerintah dalam dialog bertajuk "Outlook Ekonomi 2027" di Jakarta.
"Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis," ujar Wahyu, seperti dikutip dari keterangannya.
Hingga September, penerimaan negara tumbuh 25,5%, sedangkan belanja negara meningkat 19%. Pada periode yang sama, keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun.
Surplus primer menjadi sinyal penting bahwa pemerintah tidak bergantung pada utang untuk membiayai belanja rutin. Angka itu memberi ruang fiskal lebih lega untuk mendorong program produktif pada 2027.
Pemerintah menyiapkan tiga pendekatan agar target pertumbuhan 6% pada 2027 tidak sekadar wacana. APBN diposisikan sebagai instrumen yang bekerja di tiga jalur sekaligus.
Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Arah kebijakan suku bunga bank sentral AS, harga energi, dan dinamika perdagangan dunia menjadi tiga sumber guncangan yang paling dipantau.
Bagi pelaku usaha, sinyal pertumbuhan kredit dua digit dan surplus neraca perdagangan menjadi acuan bahwa permintaan domestik belum melemah. Namun ekspektasi terhadap realisasi target 6% tetap bergantung pada eksekusi belanja negara dan masuknya investasi.
Penerimaan negara yang tumbuh 25,5% memberi pemerintah ruang lebih besar untuk membiayai program tanpa menambah tekanan fiskal. Bagi investor, surplus keseimbangan primer menjadi indikator stabilitas makro yang kerap dipakai menilai risiko obligasi negara.
Pelaku bisnis di sektor konsumsi, infrastruktur, dan perdagangan berpeluang menangkap limpahan belanja negara yang diarahkan ke investasi dan konsumsi. Realisasi target 6% pada 2027 akan sangat bergantung pada konsistensi tiga pendekatan fiskal yang disiapkan pemerintah.