MAKASSAR — Sebaran kader Gerindra merata dari wilayah selatan, tengah, hingga utara Sulsel. Kepala daerah dari partai berlambang burung garuda itu memimpin Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, dan Palopo.
Di luar lingkaran Makassar, Gerindra juga menancapkan pengaruh di kawasan Tana Toraja dan Toraja Utara. Jangkauan itu menjadikan Gerindra satu-satunya partai yang menguasai separuh daerah di Sulsel.
NasDem menempati urutan kedua dengan enam kepala daerah, yakni Jeneponto, Luwu Timur, Pangkep, Pinrang, Sidrap, dan Parepare. Golkar menyusul dengan empat daerah: Bantaeng, Barru, Luwu, dan Soppeng.
Dua partai lain hanya mengantongi satu daerah. PAN melalui Maros, sedangkan Partai Demokrat di Kota Makassar.
Selisih Gerindra dengan pesaing terdekatnya cukup lebar. Angka 12 daerah itu setara dua kali lipat gabungan kepala daerah yang dikaitkan dengan PAN dan Demokrat.
Dominasi di kursi eksekutif tidak berbanding lurus dengan kekuatan legislatif. Di DPRD Provinsi Sulsel periode 2024–2029, NasDem justru memimpin dengan 17 kursi, disusul Golkar 14 kursi dan Gerindra 13 kursi.
Komposisi lengkapnya: PKB dan PPP masing-masing 8 kursi, Demokrat dan PKS 7 kursi, PDI-P 6 kursi, PAN 4 kursi, serta Hanura 1 kursi.
Perbandingan itu memperlihatkan jumlah kepala daerah tak selalu sejalan dengan perolehan kursi partai di DPRD provinsi. NasDem yang terbanyak di tingkat provinsi hanya berada di posisi kedua dalam sebaran kepala daerah, sementara Gerindra yang ketiga di DPRD provinsi justru paling dominan di eksekutif.
Di tingkat kabupaten/kota, komposisi kursi juga punya pola sendiri. DPRD Gowa periode 2024–2029 berisi 45 kursi. PPP menjadi partai dengan perolehan terbanyak, yakni 12 kursi, sedangkan Gerindra delapan kursi.
NasDem dan PAN masing-masing memperoleh enam kursi di Gowa, sementara Golkar empat kursi. Padahal, kepala daerah Gowa tercatat dari kader Gerindra.
Di Kota Makassar yang memiliki 50 kursi DPRD, NasDem menjadi partai terbesar dengan delapan kursi. Golkar, Gerindra, dan PKS masing-masing meraih enam kursi.
Data tersebut menunjukkan peta kekuatan eksekutif dan legislatif tidak selalu identik. Kepala daerah yang berasal dari suatu partai belum tentu didukung partai tersebut sebagai kekuatan terbesar di DPRD setempat.