SULAWESI SELATAN — Manchester City dinyatakan bersalah melanggar regulasi finansial Premier League periode 2009-2018, dengan dugaan kelebihan investasi hampir 1 miliar euro dari batas yang diizinkan. Mantan kapten Jerman Philipp Lahm menilai hukuman terhadap City adalah langkah tepat, sekaligus mengingatkan bahwa sepak bola tidak boleh terlepas dari akar sosialnya.
Verdict tersebut membuka kemungkinan sanksi berat bagi klub asuhan Pep Guardiola, mulai dari degradasi paksa hingga pencabutan gelar juara. Manchester City sendiri membantah seluruh tuduhan dan sedang mengajukan banding atas keputusan itu.
Dalam kolomnya, Lahm mengaku tidak pernah mempermasalahkan Manchester City sebagai klub. Baginya, The Citizens justru lama menghindari pola belanja ala klub-klub besar Eropa yang gemar memburu superstars paling obvious.
Lahm menyoroti cara City merakit skuad. Kevin De Bruyne sempat dibuang Chelsea, kualitas Rodri lama diabaikan di Madrid, karier Ilkay Gundogan sempat di ujung tanduk karena cedera, dan Gianluigi Donnarumma tidak lagi diinginkan di Paris.
Dari Jerman, City merekrut pemain dari Hamburg, Frankfurt, dan Wolfsburg. Erling Haaland pada 2022 disebut sebagai pemain pertama yang benar-benar diperebutkan bersama Bayern Munich. "City tidak beroperasi seperti Paris Saint-Germain di era sebelum Luis Enrique," tulis Lahm.
Pujian tetap ia layangkan untuk Guardiola. "Saya bisa mengenali timnya bahkan jika mereka memakai kaus yang salah dan pertandingan disiarkan hitam-putih, dari cara mereka mengumpan, jarak antar pemain, dan kecerdasan kombinasi mereka," ujarnya.
Lahm menegaskan, dari luar, City secara fundamental tidak melakukan hal berbeda dari sekitar 10 klub top Eropa lainnya. Pertanyaannya kemudian: seberapa bernilai prestasi di lapangan jika dibarengi pelanggaran aturan?
Ia menilai Premier League benar menindak persaingan tidak sehat. Lahm juga mengapresiasi Jerman yang mempertahankan aturan 50+1, yang baru-baru ini dikuatkan oleh otoritas kartel federal.
Aturan itu memastikan mayoritas hak suara tetap berada di induk klub, yakni bagian nirlaba dari sebuah klub profesional. Pengecualian yang selama ini berlaku untuk Leverkusen dan Wolfsburg kini sedang ditinjau ulang.
Bagi Lahm, 50+1 adalah fondasi budaya sepak bola Jerman. Aturan ini hanya ada di Jerman, tetapi sejalan dengan semangat model olahraga Eropa: menjaga keseimbangan antara membuka ruang investasi dan menjamin partisipasi.
Aturan tersebut memperkuat hak anggota dan penggemar. "Mungkin karena aturan inilah rata-rata kehadiran penonton di Jerman lebih tinggi daripada di mana pun di dunia," tulisnya.
Lahm lalu mempertanyakan tujuan akhir sepak bola. Menurutnya, sepak bola memang bisnis, tetapi infrastrukturnya tetap dibangun oleh publik. Pengalaman sebagai direktur turnamen Euro memperjelas baginya keterkaitan politik dan sosial dalam olahraga.
Stadion dan klub bisa tetap menjadi ruang terakhir tempat masyarakat berkumpul hanya jika elite dan akar rumput tetap terhubung, serta publik dilibatkan dalam prosesnya.
"Sepak bola tidak boleh terlepas dari akarnya, seperti yang terjadi pada Manchester City. Ini bisa terwujud ketika aturan ditegakkan oleh sebuah institusi, idealnya bukan entitas komersial melainkan lembaga nirlaba seperti UEFA," kata Lahm.
Ia juga menyambut baik sikap UEFA yang bertahan melawan Gianni Infantino, yang belakangan ingin memprivatisasi Piala Dunia beserta keuntungannya. Lahm menyebut banyak pihak melihat langkah Infantino, bersama Donald Trump, sebagai pelanggaran aturan normal, termasuk saat hukuman Folarin Balogun dicabut.
Tekanan dari komunitas sepak bola global dinilai besar, dan menurut Lahm, posisi presiden FIFA itu bisa saja goyah. Ketika perilaku seperti di Manchester dan FIFA dihukum, ia menilai itu sebagai hal yang baik bagi masa depan sepak bola.