SULAWESI SELATAN — Pernyataan itu disampaikan Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama IDSurvey dan jajaran subholding, Kamis (25/6/2026). Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi kinerja holding yang baru terbentuk.
Dalam forum itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Mufti Aimah Nurul Anam, sebelumnya menyoroti bahwa keberadaan IDSurvey belum memberikan dampak yang dirasakan secara nyata. Menanggapi hal itu, Kawendra justru menilai pembentukan holding merupakan langkah tepat untuk memperbaiki tata kelola perusahaan negara.
“Saya ingin membantah soal ketidakdisiplinan pemerintah dalam IDSurvey. Justru ini adalah bentuk bagaimana pemerintah ingin mencegah kebocoran dengan cara mendirikan holding yang memang sehat di bawahnya. Mereka memastikan efisiensi itu dilakukan dan kebocoran itu ditiadakan,” ujar Kawendra.
Konsolidasi BUMN Jasa Survei untuk Efisiensi
Legislator dari Fraksi Gerindra itu menjelaskan, pembentukan holding IDSurvey bukan sekadar menggabungkan sejumlah perusahaan jasa survei. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari transformasi untuk menciptakan entitas yang lebih kuat, efisien, dan mampu bersaing di tingkat global.
“Apalagi dengan adanya DSI, di sana banyak sektor yang bisa dilakukan penetrasi. Justru ini adalah hal yang selaras dengan kesepakatan kita mengurangi keseluruhan ribuan perusahaan menjadi sekian ratus perusahaan saja, tapi bukan berarti meniadakan yang memang harus diperkuat,” lanjutnya.
Kawendra menambahkan, keberadaan holding IDSurvey diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Peningkatan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing perusahaan negara menjadi target utama dari konsolidasi ini.
“Rasanya ini sudah langkah yang tepat,” pungkasnya.
Pembentukan holding BUMN jasa survei ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk merampingkan jumlah BUMN dari yang semula mencapai ribuan menjadi hanya beberapa ratus perusahaan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap entitas BUMN benar-benar memiliki daya saing dan tidak menjadi beban negara.
