MAKASSAR — Lonjakan harga LPG 3 kg di Kabupaten Wajo menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi DPRD Sulsel dan PT Pertamina Patria Niaga di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (18/8/2026). Sultan Tajang menyoroti harga eceran yang mencapai Rp 40 ribu hingga Rp 70 ribu per tabung, bahkan ada yang dijual hingga ratusan ribu rupiah.
“Yang ingin saya tegaskan hari ini, kira-kira langkah-langkah antisipasi apa yang harus dilakukan oleh pihak Pertamina mulai saat ini?” ujar Sultan dalam rapat tersebut.
10.000 Hektare Lahan Pertanian Terancam Gagal Produksi
Dampak kelangkaan ini tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga mengancam sektor pertanian. Di Kecamatan Belawa saja, sekitar 10.000 hektare lahan pertanian terancam terdampak karena mayoritas mesin pompa air milik petani telah dikonversi menggunakan gas LPG 3 kg sesuai program pemerintah.
“Jangan sampai, ini masih dugaan, memang ada pengusaha atau oknum tertentu yang sengaja menimbun atau mengumpulkan LPG 3 kg sehingga terjadi kelangkaan di salah satu kabupaten,” kata Sultan.
Ia meminta Pertamina melakukan pemetaan ulang kuota pertanian di 14 kecamatan di Wajo serta mengantisipasi potensi penimbunan. Selain itu, Sultan juga menyoroti maraknya antrean solar bersubsidi di jalur poros Maros, Wajo, hingga Luwu.
Pertamina Akui Permintaan Naik 5 Persen, 9 Pangkalan Kena Sanksi
Menanggapi temuan tersebut, Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patria Niaga, Rainier Axel S. P. Gultom, membenarkan adanya lonjakan permintaan LPG 3 kg hingga 5 persen di wilayah Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap selama periode April hingga Agustus 2026. Lonjakan ini dipicu oleh musim kemarau dan El Nino yang meningkatkan penggunaan pompa air oleh petani.
Rainier menegaskan pihaknya telah menindak tegas pangkalan dan agen nakal. Sebanyak sembilan pangkalan telah dijatuhi sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Terkait dugaan kebocoran solar akibat kendaraan bertangki modifikasi yang mampu menampung hingga 1.000 liter, Pertamina bekerja sama dengan aparat kepolisian dan telah menghentikan sementara penyaluran BBM bersubsidi di 59 SPBU di Sulsel yang terbukti melanggar.
Pemda Didorong Usulkan Kuota Riil ke BPH Migas
Untuk mencegah kelangkaan berulang, Pertamina mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan penyesuaian kuota riil ke BPH Migas berbasis data lapangan. Langkah ini dinilai penting agar alokasi gas bersubsidi benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi petani yang sangat bergantung pada LPG untuk menggerakkan pompa air di tengah musim kemarau.
