Azwar Rasmin menyebutkan bahwa jumlah lulusan SD di Makassar setiap tahunnya selalu lebih besar dibandingkan kapasitas yang tersedia di SMP negeri. Kondisi ini, menurutnya, memicu kesulitan bagi anak-anak usia sekolah untuk mendapatkan kursi di sekolah yang difasilitasi pemerintah.
“Apakah bisa dibantu misalkan dicarikan sekolah yang representatif atau dicarikan sekolah swasta yang dibantu pembayarannya oleh pemerintah daerah? Kasihan anak-anak kita, apalagi luaran kelulusan SD itu, lebih besar dari jumlah SMP yang ada,” ujarnya di Kantor DPRD Makassar, Senin (8/6/2026).
Fraksi PKS mendorong dua opsi alternatif yang dinilai bisa menjadi solusi jangka pendek. Pertama, pemerintah daerah menggandeng sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak lolos seleksi negeri dengan biaya pendidikan ditanggung oleh APBD. Kedua, menyewa gedung sekolah swasta atau fasilitas lain yang layak untuk dijadikan tempat belajar tambahan.
“Jadi ada opsi ada dua, kita sekolahkan di sekolah swasta dibiayai atau kita sewa gedung sekolah swasta, misalkan, jam kerja, jam sekolah, sekolah malam atau apa, itu bisa jadi solusi. Atau disewa gedung di Kelurahan, dan disewa dan diberikan, ya, tenaga pengajar,” jelas Azwar.
Azwar mengaku telah menyampaikan usulan tersebut dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pemerintah daerah. Ia menyebut opsi itu sempat mendapat respons positif, namun meminta kepastian realisasinya.
Selain daya tampung, Azwar juga menyoroti persoalan zonasi yang dinilainya masih semrawut. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kelurahan di Makassar tidak memiliki satu pun SMP negeri, sehingga menyulitkan calon peserta didik yang tinggal di wilayah tersebut.
“Masalah zonasi ini pasti semrawut kalau sekolah di wilayah tersebut tidak cukup. Bahkan ada kelurahan yang tidak memiliki SMP sama sekali. Harus ada solusi,” katanya.
Azwar menegaskan Fraksi PKS telah meminta anggota Komisi D DPRD Makassar untuk secara serius mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam mengantisipasi SPMB. Ia memperingatkan agar Pemkot tidak mengulangi kondisi tahun-tahun sebelumnya ketika banyak siswa dan orang tua kebingungan setelah tidak lolos seleksi.
“Kami minta langkah-langkah strategis konkret dari pemerintah kota dalam mengantisipasi SPMB dan siswa-siswa yang tidak bisa tercover dalam sekolah-sekolah negeri. Jangan seperti tahun-tahun kemarin yang tidak ada solusi efektif bagi siswa dan orang tua siswa,” tegasnya.