MAKASSAR — Efek dari kasus hukum yang menimpa pimpinan BAZNAS Enrekang ternyata tidak hanya dirasakan di daerah setempat. Pimpinan BAZNAS RI, Hj. Saidah Sakwan, mengungkapkan bahwa pengumpulan dana ZIS di tingkat pusat ikut terpengaruh, begitu pula di Jawa Barat dan Jawa Timur.
“Kami di BAZNAS ini seperti korporat. Masyarakat tahunya BAZNAS dari daerah hingga pusat. Kita semua satu kesatuan tak terpisahkan. Jika ada yang bermasalah, semua merasakan efeknya,” kata Saidah dalam rapat yang berlangsung di Aula Kantor BAZNAS Kota Makassar.
Pengumpulan ZIS Anjlok dari Ratusan Juta ke Puluhan Ribu
Kondisi paling parah terjadi di Enrekang. Wakil Ketua BAZNAS Enrekang Bidang Pengumpulan, Ilham Kadir, memaparkan bahwa sebelum pimpinan ditahan Kejaksaan Negeri Enrekang pada 9 Desember 2025, rata-rata pengumpulan dana ZIS mencapai Rp 550 juta hingga Rp 650 juta per bulan. Kini, angka itu merosot drastis menjadi hanya sekitar Rp 10 juta per bulan.
“Untuk biaya operasional beli bensin pun tak cukup,” ujar Ilham yang juga menjabat Sekretaris Umum MUI Enrekang itu.
Rincian sebelumnya menunjukkan komposisi pengumpulan cukup berimbang: 52 persen dari ASN dan 48 persen dari masyarakat umum. Namun, pasca-penahanan yang berlangsung hingga 7 Mei 2026, kepercayaan publik anjlok di kedua segmen tersebut.
Strategi Rebound: Asesmen dan Bantuan Langsung
Menanggapi situasi genting itu, Saidah Sakwan berjanji akan segera menurunkan tim untuk melakukan asesmen di Enrekang. Langkah ini menjadi bagian dari strategi rebound yang dirancang BAZNAS RI.
“Insya Allah, kami akan melakukan rebound dengan cara menurunkan bantuan dengan skala besar. Segera kami turunkan tim untuk melakukan asesmen terkait bantuan apa yang cocok disalurkan di Enrekang. Ini sebagai upaya memulihkan nama baik teman-teman Pimpinan BAZNAS Enrekang yang telah dikriminalisasi,” tegas Saidah yang juga menjadi koordinator BAZNAS di Sulsel.
Rapat koordinasi itu sendiri dihadiri Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan BAZNAS RI, Mulya Dwi Harto, serta perwakilan dari BAZNAS Makassar, Pangkep, Bulukumba, dan Selayar. Fokus utama forum adalah mendengar langsung kondisi lapangan di masing-masing kabupaten yang menghadapi masalah hukum.
Dampak Nasional Kasus Satu Daerah
Kasus yang menimpa BAZNAS Enrekang menjadi perhatian serius di tingkat pusat. Saidah mengakui bahwa selama proses persidangan berlangsung, pihaknya terus berdoa dan berharap para pimpinan daerah segera bebas.
“Adanya kasus tuduhan korupsi kepada Pimpinan BAZNAS Enrekang ini tidak hanya berefek pada kabupaten Enrekang saja, tapi nasional. Selama kasusnya berlangsung, pengumpulan BAZNAS RI juga ikut anjlok,” ungkapnya.
Ilham Kadir menambahkan, pemulihan kepercayaan tidak akan instan. “Pimpinan BAZNAS periode mendatang harus bekerja ekstra untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
