DEPOK — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengupas tuntas penanganan darurat sampah di kotanya di hadapan perwakilan pemerintah daerah se-Asia Pasifik. Forum City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management Practices yang digelar United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di The Margo Hotel, Kota Depok, menjadi panggung bagi Appi untuk memaparkan transformasi pengelolaan sampah Makassar.
Tanpa menutupi masalah, Appi mengungkapkan kondisi TPA Tamangapa yang menjadi titik awal pembenahan. Luas lahan 21 hektare dengan timbunan sampah mencapai enam hingga tujuh meter dan sistem open dumping membuat tempat pembuangan akhir itu terkena sanksi administrasi.
“Hari ini kami dalam posisi disuspend atau memiliki sanksi administrasi di TPA. Karena TPA kami seluas 21 hektare dengan timbunan sampah mencapai enam hingga tujuh meter dan masih menggunakan sistem open dumping,” kata Munafri dalam paparannya.
Alih-alih jadi hambatan, sanksi itu justru menjadi momentum. Kini, transformasi menuju sistem sanitary landfill telah mencapai lebih dari 85 persen. Seluruh timbunan sampah ditutup menggunakan cover soil, ditambah pembangunan sistem pengelolaan gas metana dan air lindi. Gas metana dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi warga sekitar, sementara air lindi diolah menjadi air baku yang bisa digunakan kembali.
Appi menegaskan persoalan sampah tak bisa selesai hanya dengan pembenahan di hilir. Perubahan harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga. Kampanye yang digaungkan sederhana: setiap rumah wajib memiliki dua ember, satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk non-organik.
“Kampanye kami sederhana, cukup dua ember di setiap rumah. Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah non-organik. Seluruh rumah tangga wajib memilikinya,” ujarnya.
Sampah organik diolah melalui program Teba Modern sebagai fasilitas komunal. Pemkot juga mendorong pembuatan lubang biopori di setiap rumah sebagai sarana pengolahan mandiri. Program ini dikawal hingga tingkat lingkungan oleh sekitar 6.000 ketua RT yang bertugas memastikan pemilahan dan pengolahan berjalan.
Di sisi lain, Pemkot Makassar memperluas pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di seluruh kecamatan untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Ekonomi sirkular juga diperkuat melalui pengembangan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk. Pemerintah menyiapkan dukungan pendanaan agar transaksi pembelian sampah dari masyarakat berjalan lancar dan kepercayaan warga terhadap sistem bank sampah tetap terjaga.
Perubahan perilaku ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan. Seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP, didorong menerapkan budaya memilah sampah. “Kami ingin anak-anak sejak kecil terbiasa membedakan dan mengolah sampah dengan baik,” kata Appi.
Untuk memperkuat kolaborasi, Pemkot Makassar membentuk Dewan Lingkungan yang dipimpin Ketua TP PKK Kota Makassar. Dewan tersebut melibatkan akademisi, komunitas, pegiat lingkungan, hingga pelaku ekonomi kreatif untuk memperkuat edukasi sekaligus mendorong penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah.
Dengan berbagai langkah itu, Appi optimistis Makassar mampu keluar dari persoalan sampah. “Kami meyakini, insyaallah dengan proses yang kami lakukan, Kota Makassar akan menjadi kota yang paling pertama yang berhasil keluar dari persoalan persampahan di Indonesia,” pungkasnya.