SULAWESI SELATAN — KRI Songkhla menetapkan rencana kontingensi melalui Surat Keputusan Konsul RI Songkhla No. 0015/KEP.KEPPRI/I/2026. Dokumen ini menjadi panduan operasional bagi perwakilan RI dalam merespons keadaan darurat yang mengancam keselamatan WNI di wilayah kerjanya.
Pelajaran dari Banjir Besar November 2025
Konsul RI untuk Songkhla, Winardi H Lucky, menjelaskan bahwa sosialisasi ini berangkat dari pengalaman banjir besar di Selatan Thailand pada 22-30 November 2025. Peristiwa itu menjadi pengingat akan pentingnya kesiapan WNI menghadapi bencana yang datang tiba-tiba.
"Setiap rencana kontingensi disusun oleh Perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri sebagai panduan operasional dalam merespons situasi atau keadaan darurat," ujar Winardi dalam keterangan resmi KRI Songkhla.
Pakar Kebencanaan Tekankan Evakuasi Dini
Sosialisasi menghadirkan Poramet Paladsi, pakar kebencanaan setempat yang aktif dalam operasi penyelamatan saat banjir besar di Kota Hat Yai, Provinsi Songkhla. Ia menekankan pentingnya pengklasifikasian daerah rawan dan aman bagi WNI.
"Pentingnya untuk mengamankan diri sendiri dengan melakukan evakuasi dini untuk memudahkan petugas untuk membantu Anda, ketimbang berdiam diri sampai keadaan (bencana) semakin parah dan bantuan tidak dapat masuk karena putusnya akses petugas menuju lokasi," jelas Poramet.
Materi Rencana Kontingensi: Satgas hingga Level Siaga
Peserta sosialisasi mendapat pemahaman tentang isi Rencana Kontingensi KRI Songkhla. Materi mencakup pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Keadaan Darurat, sistem penetapan level siaga oleh KRI Songkhla saat situasi darurat, serta alur pelaksanaan evakuasi dan relokasi jika diperlukan.
Melalui sosialisasi ini, KRI Songkhla berharap terbangun resiliensi WNI dan koordinasi yang baik antara perwakilan RI dengan warga dalam merespons situasi kedaruratan.
Hotline Darurat bagi WNI
Dalam situasi darurat, WNI di wilayah Songkhla dan sekitarnya dapat menghubungi Hotline KRI Songkhla melalui WhatsApp di nomor +66818978350. Layanan ini disediakan untuk mempercepat respons dan memudahkan komunikasi antara warga dengan pihak konsuler.
