Pencarian

Diskominfo Makassar Paparkan Lontara+ dan Command Center di Forum Kota Cerdas Kemendagri, Klaim 29.389 Tiket Pengaduan Ditangani

Rabu, 14 Oktober 2026 • 08:17:31 WIB
Diskominfo Makassar Paparkan Lontara+ dan Command Center di Forum Kota Cerdas Kemendagri, Klaim 29.389 Tiket Pengaduan Ditangani
Kepala Diskominfo Makassar Muhammad Roem memaparkan transformasi digital daerah dalam forum kota cerdas Kemendagri di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

MAKASSAR — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muhammad Roem memaparkan capaian transformasi digital daerahnya dalam Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas. Forum yang digelar Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri itu berlangsung di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Roem menyampaikan bahwa pembangunan ekosistem digital Makassar tidak berhenti pada penyediaan aplikasi. Pemerintah kota menempatkan integrasi sistem, pengelolaan data terpadu, dan pemantauan kinerja sebagai tiga pilar utama.

Lontara+ Jadi Pintu Masuk Tunggal Layanan Warga

Super app Lontara+ dirancang sebagai gerbang digital bagi warga Makassar untuk mengakses layanan pemerintahan tanpa berpindah-pindah aplikasi. Layanan pengaduan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, kesehatan, pendidikan, hingga informasi harga pangan tersedia dalam satu platform.

Aplikasi itu juga memuat informasi cuaca, kebencanaan, pariwisata, ketenagakerjaan, dan transportasi. Sejumlah program daerah turut diintegrasikan, mulai dari Makassar Creative Hub, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), nikah massal, bantuan sosial, perizinan, sampai layanan persampahan.

"Lontara+ juga mengintegrasikan informasi dan layanan sejumlah program, seperti Makassar Creative Hub, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), nikah massal, bantuan sosial, perizinan, serta layanan persampahan," tutur Roem.

29.389 Tiket Pengaduan, 92,22 Persen Selesai

Data pengaduan masyarakat periode Juli 2025 hingga Oktober 2026 mencatat 29.389 tiket yang melibatkan 52 organisasi perangkat daerah (OPD). Sebanyak 27.104 tiket atau 92,22 persen berstatus closed, sementara 2.172 tiket atau 7,39 persen masih dalam proses.

Sebanyak 111 tiket atau 0,38 persen berstatus on hold, dan dua tiket atau 0,01 persen tercatat dalam status lainnya. Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan mencapai sekitar lima hari tujuh jam 28 menit.

Dinas Perhubungan menjadi OPD dengan jumlah pengaduan tertinggi, yakni 16.232 tiket. Angka itu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat respons terhadap laporan warga dan meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.

"Penyelesaian pengaduan yang masih dalam proses maupun berstatus tertunda tetap menjadi perhatian penting agar kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terus terjaga," kata Roem.

Enam Tahap Penanganan Laporan dan Data Lake

Pemkot Makassar menerapkan mekanisme enam tahapan penanganan laporan. Prosesnya dimulai dari penerimaan laporan melalui aplikasi, pusat panggilan, atau media sosial, lalu validasi dan pencatatan disposisi kepada OPD terkait.

Tahap berikutnya mencakup tindak lanjut di lapangan, pemantauan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA), hingga konfirmasi kepada pelapor setelah penanganan selesai. "Dengan mekanisme tersebut, setiap laporan dapat kami telusuri dan ditindaklanjuti secara lebih terukur, transparan, serta terdokumentasi," beber Roem.

Di sisi tata kelola data, pemerintah kota mengembangkan konsep Data Lake/Big Data sebagai pusat integrasi, penyimpanan, dan pengolahan data dari berbagai OPD. Data itu dimanfaatkan lewat dashboard pemantauan empat lapisan: strategis, taktis, operasional, dan teknis.

Command Center Beroperasi 24 Jam

Command Center Makassar berfungsi sebagai pusat kendali yang mengintegrasikan data warga, media sosial, dan kamera pengawas atau CCTV. Sistem itu beroperasi selama 24 jam dengan pengaturan pergantian petugas.

Roem menegaskan teknologi harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. "Melalui integrasi sistem, pengelolaan data terpadu, dan penguatan pemantauan kinerja, kami ingin memastikan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat," ujarnya.

Atas sejumlah langkah tersebut, Pemkot Makassar memperoleh apresiasi Ombudsman Sulawesi Selatan, masuk daftar 10 pemerintah daerah terbaik Indonesia pada GM-Digital Awards 2025, serta meraih penghargaan TOP Digital Awards 2025 dalam dua kategori.

Follow sulseldaily.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: rakyatku.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks