MAKASSAR — Ketua LMND Sulawesi Selatan, Adri Fadhli, menyebut narasi guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa belum diimbangi jaminan kehidupan yang layak. Di balik seremoni peringatan, status kepegawaian guru masih tidak pasti dan penghasilan guru honorer rendah. Beban administrasi berat, sementara masa depan profesi pendidik belum terjamin.
“Tidak mungkin membangun pendidikan yang bermutu apabila pendidiknya sendiri hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Kesejahteraan guru bukan sekadar urusan profesi, melainkan persoalan keadilan sosial yang harus diselesaikan oleh negara,” tegas Adri.
Apa Saja 7 Tuntutan LMND Sulsel kepada Pemerintah?
LMND Sulsel merinci tuntutannya dalam tujuh poin berikut:
- Menjamin kesejahteraan dan perlindungan profesi guru
- Mengevaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Memperbaiki kualitas dan pengawasan Program Sekolah Rakyat
- Mewujudkan pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi negeri
- Meninjau sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- Memperkuat budaya literasi
- Membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda dalam pembangunan
Mengapa Pendidikan Gratis dan Peninjauan UKT Dianggap Mendesak?
Menurut LMND Sulsel, akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat ditentukan kemampuan ekonomi keluarga. Anak-anak buruh, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi hambatan untuk bersekolah. Kondisi itu berisiko melanggengkan ketimpangan sosial dari generasi ke generasi.
Organisasi mahasiswa tersebut merujuk Pasal 31 UUD 1945 yang menjadikan pendidikan hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, tuntutan pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi negeri disebut bukan tuntutan berlebihan, melainkan kewajiban negara. Sistem UKT yang berlaku saat ini juga diminta dievaluasi agar tidak menghalangi anak keluarga kurang mampu melanjutkan kuliah.
“Persoalan pendidikan Indonesia bukan sekadar masalah sarana prasarana atau metode belajar. Pendidikan merupakan bagian dari persoalan struktural bangsa yang berkaitan erat dengan ketimpangan ekonomi, distribusi kekayaan, dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat,” ujar Adri Fadhli dalam rilis persnya.
Dugaan Keracunan MBG di Tana Toraja dan Ujian Sekolah Rakyat
LMND Sulsel menyoroti dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di Tana Toraja pada September 2026. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi MBG secara menyeluruh dan membuka hasil penyelidikan secara transparan. Jika ditemukan pelanggaran standar keamanan pangan, tanggung jawab kelembagaan harus ditetapkan.
Untuk Program Sekolah Rakyat, LMND mengapresiasi niat baik pemerintah. Namun keberhasilan program, menurut mereka, tidak boleh diukur dari bangunan fisik semata. Pemerintah diminta memastikan kualitas pengajaran, jumlah guru yang memadai, fasilitas pendukung, dan pengawasan ketat agar program tidak menjadi pendidikan kelas dua.
Budaya Literasi dan Partisipasi Pemuda Sulsel Masih Tertinggal
LMND Sulsel juga menilai budaya literasi di Sulawesi Selatan rendah. Pemerintah diminta memperkuat perpustakaan sekolah dan ruang baca publik, serta menyediakan bahan bacaan berkualitas yang mudah diakses warga.
Data Indeks Pembangunan Pemuda 2024 menunjukkan capaian Sulawesi Selatan masih di bawah angka nasional, terutama pada aspek partisipasi dan kepemimpinan pemuda. LMND menegaskan pemuda harus menjadi subjek pembangunan, bukan objek program atau pelengkap kegiatan seremonial.
LMND Sulsel mengajak guru, mahasiswa, orang tua, hingga organisasi masyarakat memperkuat perjuangan untuk sistem pendidikan nasional yang gratis dan berkeadilan.
“Pendidikan harus dikembalikan pada fungsinya yang sesungguhnya, yaitu membebaskan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, dan segala bentuk penindasan sosial. Jangan sampai pendidikan justru menjadi sarana yang melanggengkan ketidakadilan,” tutup Adri Fadhli.