MAKASSAR — Polemik seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan memicu reaksi tegas dari BPIP. Lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan ideologi Pancasila ini memastikan tidak ada unsur diskriminasi dalam proses penjaringan calon pengibar bendera untuk upacara kenegaraan.
BPIP menyatakan bahwa seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi hingga tes fisik dan wawasan kebangsaan, dilakukan secara transparan dan objektif. Pihaknya menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan latar belakang suku, agama, atau asal daerah peserta.
“Tidak ada diskriminasi. Semua peserta diperlakukan sama sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,” demikian pernyataan resmi yang diterima redaksi.
Isu diskriminasi mencuat setelah sejumlah pihak melaporkan adanya ketidaksesuaian hasil seleksi di tingkat daerah. Beberapa calon peserta dari kabupaten tertentu disebut tidak lolos seleksi meskipun dinilai memiliki kemampuan setara dengan peserta dari daerah lain. Namun, BPIP menampik tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai miskomunikasi di lapangan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mengaku akan mengevaluasi proses seleksi di daerah. Mereka berjanji akan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik agar tidak ada lagi kesalahpahaman. “Kami akan memastikan prosesnya berjalan adil dan sesuai aturan,” ujar seorang pejabat dinas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi mengenai pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki polemik ini. BPIP sendiri meminta semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana dan menunggu hasil klarifikasi resmi dari tim seleksi.