MAKASSAR — Keputusan panitia Konferprov PWI Sulsel menunjuk Graha Pena Fajar sebagai arena konferensi pada 2 Juni 2026 langsung mendapat sorotan tajam. Forum Penyelamat PWI Sulsel menilai pemilihan lokasi itu tidak steril dari kepentingan kelompok tertentu dan berisiko menggiring opini publik.
Ketua Forum Penyelamat PWI Sulsel, Arfandi Palallo, menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada megahnya gedung atau mewahnya fasilitas. Menurutnya, arena konferensi wajib hukumnya steril dari embel-embel kepentingan kelompok tertentu.
“Persoalannya bukan cuma megahnya gedung atau mewahnya fasilitas, melainkan bagaimana menjaga citra independensi dan asas keadilan bagi setiap peserta. Arena konferensi wajib hukumnya steril dari embel-embel kepentingan kelompok tertentu,” cetus Arfandi, Sabtu (30/5/2026).
Sebelumnya, Juru Bicara Konferprov PWI Sulsel, Muhammad Arafah, menjelaskan bahwa Graha Pena Fajar dipilih setelah melalui survei ke beberapa opsi tempat yang disodorkan Pemprov Sulsel, seperti Aula Jusuf Kalla dan Gedung Mulo. Kedua opsi itu dinilai kurang mumpuni untuk menampung sekitar 400 peserta dan peninjau.
“Pemilihan Graha Pena Fajar didasari atas analisis matang mengenai kenyamanan, sistem keamanan, daya tampung aula, hingga ketersediaan lahan parkir yang luas,” ujar Arafah.
Kendati demikian, Arfandi mengingatkan bahwa hajat besar organisasi profesi wartawan tidak boleh hanya memakai kacamata teknis. Ia menekankan pentingnya menakar aspek etika dan beban psikologis para anggota.
“Saat ini internal PWI Sulsel sedang didera krisis kepercayaan yang cukup akut. Oleh karena itu, tiap tahapan konferensi—termasuk penentuan lokasi—harus bisa menjamin atmosfer yang netral tanpa sekat bagi siapa pun,” imbuhnya.
Arfandi mengkhawatirkan, pemilihan Graha Pena Fajar akan memicu spekulasi bahwa arena sakral tersebut berada di bawah bayang-bayang pengaruh kubu tertentu. Ia menambahkan, jika sejak awal prosesnya sudah terindikasi tidak netral, legitimasi hasil konferensi nanti taruhannya dan rawan digugat secara terus-menerus.
“Apabila sejak awal prosesnya sudah terindikasi tidak netral, legitimasi hasil konferensi nanti taruhannya dan rawan digugat secara terus-menerus. Padahal, misi utama PWI Sulsel saat ini adalah merajut kembali rekonsiliasi dan memulihkan martabat organisasi,” kata Arfandi.
Menanggapi situasi ini, Forum Penyelamat PWI Sulsel mendesak panitia pelaksana untuk duduk bersama dan membuka keran dialog dengan seluruh elemen peserta. Tujuannya, mencari tempat alternatif yang lebih inklusif dan disepakati bersama.
“Napas demokrasi di tubuh organisasi harus bersumber dari proses yang bersih, transparan, serta mandiri. Tempat perhelatan konferensi seharusnya menjadi rumah bersama yang hangat bagi seluruh anggota, bukan justru memicu tafsir liar soal keberpihakan,” pungkas Arfandi.