SULAWESI SELATAN — Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke subsidi berlangsung bertahap. Pada tahap awal, kenaikan permintaan hanya sekitar dua persen dari kondisi normal. Kini angkanya membengkak menjadi 11 persen secara nasional.
"Setelah kenaikan BBM nonsubsidi jenis Pertamax Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo itu ada kenaikan permintaan masyarakat untuk BBM subsidi secara bertahap. Awalnya cuma dua persen dari kondisi normal. Sekarang Pertalite itu kenaikannya bisa mencapai 11 persen secara nasional," ucap Wahyudi di SPBU 74.902.32 Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Minggu (13/9), dikutip Antara.
Stok Aman 14 Hari, BPH Migas Lakukan Intervensi
BPH Migas memastikan ketahanan stok BBM tersedia hingga 14 hari ke depan. Lembaga ini mengintervensi ketersediaan dengan penambahan pasokan ke sejumlah SPBU yang mengalami lonjakan permintaan.
Wahyudi menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan PT Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi antrean. Koordinasi mencakup pengaturan pasokan dan pengawasan penyaluran di lapangan.
Pembatasan Pembelian dan Sistem Ganjil-Genap Urai Antrean
BPH Migas mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang menerapkan regulasi pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Aturan ini dinilai mencegah kebocoran dan salah sasaran penerima.
Beberapa ketentuan yang berlaku di antaranya sistem ganjil-genap plat kendaraan saat pembelian di SPBU. Batas maksimal pembelian juga ditetapkan, yakni kendaraan roda dua maksimal Rp 50 ribu dan roda empat maksimal Rp 300 ribu.
"Contohnya, pembelian BBM, kalau tanggalnya (hari ini) ganjil adalah plat nomor ganjil. Nanti kalau genap besok. Tadi, kita sudah dialog dengan masyarakat, ternyata ojol, grab saja, butuh lima liter untuk dipakai dua hari," ucapnya.
Pertamina Sebut Pariwisata dan Logistik Ikut Dorong Permintaan
PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya mengungkap antrean panjang di SPBU Makassar yang mengular hingga ke badan jalan dalam beberapa bulan terakhir. Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom menyebut kenaikan permintaan dari sektor pariwisata dan logistik berperan besar.
"Untuk kasus antrean yang terjadi dalam 2-3 bulan terakhir, memang ditengarai oleh banyak faktor. Kenaikan demand dari sektor-sektor pariwisata, logistik, itu juga memiliki peranan yang cukup besar," kata Rainier usai rapat bersama DPRD Sulsel, Rabu (9/9).
Rainier menegaskan antrean tidak serta-merta menunjukkan kekurangan stok. Pasokan Pertalite dan LPG ke SPBU Makassar diklaim berjalan setiap hari tanpa putus.
"Stok selalu kami suplai ke SPBU, tidak pernah putus setiap hari, tetapi antrean terus saja terjadi," ujarnya.
Antrean hingga Dini Hari, Pertamina Minta Dukungan Aparat
Pertamina mencatat antrean kendaraan masih terjadi hingga pukul 02.00–03.00 dini hari. Rainier menilai kondisi itu tidak wajar dan menduga masyarakat terpengaruh isu kenaikan harga BBM dan LPG.
"Sampai tadi malam saja di SPBU kami jam 02.00 pagi sampai jam 03.00 pagi itu masih ada antrean, dan itu tidak wajar," ungkapnya.
Untuk mengurai antrean, Pertamina menambah jam operasional sejumlah SPBU. Perusahaan juga meminta dukungan aparat penegak hukum dan Dinas Perhubungan setempat mengatur kendaraan yang mengantre hingga keluar area SPBU.
"Kami butuh support dari pengawasan APH, dari Dishub untuk mengatur antrean yang terjadi sampai di luar SPBU, karena ini kami rasa sudah mengganggu ketertiban umum," katanya.
DPRD Sulsel Turun ke Dapil Awasi Penyaluran Subsidi
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika menyatakan seluruh anggota dewan akan turun ke daerah pemilihan masing-masing. Langkah ini untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG subsidi tetap terjaga.
"Jaminan dari Pertamina, stok untuk BBM dan LPG itu yang bersubsidi cenderung aman. Tapi, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pengawasan stok ini bisa benar-benar tepat sasaran dan digunakan oleh yang memang membutuhkan," kata Cicu, sapaan akrabnya.
