MAKASSAR — Ketua JMSI Sulsel Ilham Husen menilai berulangnya bentrokan antarkelompok menunjukkan perlunya pembenahan strategi pencegahan dan deteksi dini oleh kepolisian. Penilaian disampaikan Ilham di Makassar, tanpa menyebut waktu spesifik.
Menurut Ilham, pola konflik yang kian brutal menjadi indikasi adanya celah dalam pemetaan potensi konflik dan pola pengamanan preventif. Ia menegaskan warga tidak boleh dibiarkan merasa tidak aman di kotanya sendiri.
Celah Pemetaan Konflik dan Pengamanan Preventif
JMSI Sulsel menilai penanganan perang kelompok tidak cukup dilakukan dengan membubarkan bentrokan atau menangkap pelaku setelah kejadian. Kepolisian diminta memperkuat intelijen, memetakan titik rawan, dan menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu.
Kritik diarahkan ke Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah. Evaluasi menyeluruh dinilai perlu agar penanganan tidak sekadar bersifat reaktif.
Provokasi Media Sosial Jadi Pemicu Bentrokan
JMSI Sulsel menyoroti provokasi melalui media sosial yang berpotensi memicu bentrokan fisik. Tim patroli siber dan intelijen kepolisian diminta lebih responsif mendeteksi ancaman sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
"Konflik sering kali dipicu oleh aksi saling tantang di media sosial sebelum akhirnya pecah di lapangan. Karena itu, rantai provokasi harus diputus sebelum menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material," ujar Ilham.
Pernyataan itu menempatkan ruang digital sebagai titik intervensi yang belum tergarap optimal. Deteksi dini di media sosial dinilai sama pentingnya dengan pengamanan di lapangan.
JMSI Minta Polisi Libatkan Pemkot hingga Tokoh Pemuda
JMSI Sulsel mendesak kepolisian berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar, tokoh masyarakat, akademisi, dan elemen pemuda. Koordinasi diarahkan untuk merumuskan langkah pencegahan yang menyasar akar persoalan, bukan hanya gejala di permukaan.
Ilham menegaskan penanganan konflik butuh rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. "Jangan sampai masyarakat merasa tidak aman di kotanya sendiri," tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polda Sulsel maupun Polrestabes Makassar soal desakan evaluasi pengamanan tersebut.
