MAKASSAR — Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar, mengusulkan audit menyeluruh terhadap proyek Bendung dan Embung Lalengrie di Kabupaten Bone. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Senin (15/6/2026).
Rapat tersebut membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun 2025. Di forum itu, Muhammad Sadar menyoroti ketidakjelasan status proyek irigasi yang dinilai vital bagi petani di Bone.
Menurut Muhammad Sadar, audit BPK diperlukan untuk membuka seluruh persoalan yang menghambat penyelesaian proyek. Ia menegaskan bahwa warga, khususnya petani, sudah terlalu lama menunggu kepastian.
“Kami ingin ada kepastian. Audit ini penting agar semua persoalan terbuka dengan jelas sehingga proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat bisa segera mendapatkan solusi dan dilanjutkan sesuai aturan,” ujar legislator dari Partai NasDem itu.
Bendung dan Embung Lalengrie memiliki peran strategis untuk mendukung irigasi dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Bone. Tanpa kepastian, lahan pertanian warga terancam kekurangan pasokan air.
Komisi D DPRD Sulsel berkomitmen mengawal penyelesaian proyek infrastruktur ini. Mereka mendesak pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi audit agar proyek tidak terus berlarut-larut.
“Keberadaan bendung ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama para petani yang menggantungkan harapan pada ketersediaan sumber air yang memadai,” tambah Muhammad Sadar dalam rapat tersebut.
Dengan adanya audit BPK, diharapkan seluruh proses pelaksanaan proyek dapat diketahui secara transparan. Hasil audit nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penyelesaian ke depan, termasuk kelanjutan pembangunan yang sempat terhenti.