WATAMPONE — Pemerintah Kabupaten Bone mulai menggenjot adopsi sistem keuangan digital di kalangan pelaku usaha lokal. Wakil Bupati Bone turun langsung menghadiri sosialisasi program Kredit Kemitraan Korporasi (KKK) yang digelar Bank Sulselbar, pekan lalu.
Program KKK merupakan skema pembiayaan dengan pola kemitraan antara korporasi besar dengan usaha mikro dan kecil. Pendekatan ini memungkinkan UMKM mendapatkan modal tanpa harus menyediakan agunan berat, karena proses pengajuan dan pencairan dilakukan secara digital.
Skema Kredit Tanpa Agunan Berat untuk UMKM Bone
Dalam sosialisasi tersebut, Wakil Bupati Bone menegaskan komitmen pemda untuk mempercepat transformasi digital di sektor keuangan. Pihaknya menilai, akses permodalan yang mudah dan cepat menjadi kunci utama bagi pelaku UMKM untuk bangkit pascapandemi.
“Digitalisasi perbankan bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Pelaku usaha di Bone harus melek teknologi agar bisa bersaing,” ujar Wakil Bupati dalam sambutannya di hadapan puluhan pengurus koperasi dan UMKM binaan Bank Sulselbar.
Bagaimana Cara Kerja KKK Bank Sulselbar?
Skema KKK berbeda dengan kredit konvensional. Bank Sulselbar menggandeng perusahaan inti atau korporasi sebagai penjamin. Korporasi tersebut yang akan memverifikasi kelayakan mitra UMKM binaannya, sehingga risiko kredit macet bisa ditekan.
Proses pengajuan pinjaman dilakukan sepenuhnya melalui aplikasi digital. Pelaku usaha hanya perlu mengunggah dokumen usaha dan data diri. Pencairan dana pun dilakukan langsung ke rekening, tanpa perlu datang ke kantor cabang.
Dampak Langsung bagi Perekonomian Lokal
Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan, program ini bisa menjangkau sedikitnya 500 pelaku UMKM di tahun pertama. Sektor yang diprioritaskan antara lain pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Bone.
Bank Sulselbar sendiri mencatat, realisasi kredit KKK di wilayah Sulawesi Selatan sudah mencapai Rp 45 miliar per triwulan pertama tahun ini. Angka tersebut diperkirakan bertambah signifikan setelah sosialisasi di Bone dan beberapa kabupaten lainnya selesai digelar.
Wakil Bupati Bone berharap, dengan adanya program ini, pelaku UMKM tidak lagi bergantung pada rentenir atau pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik. “Ini adalah akses keuangan formal yang aman dan terukur,” pungkasnya.
