MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini sekaligus mencatatkan rekor 12 kali berturut-turut sejak tahun 2014. Bersama Kota Makassar, Soppeng menjadi dua daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menerima opini tertinggi dari BPK tersebut.
Penyerahan LHP di Makassar, Bupati Terima Langsung
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Soppeng H Suwardi Haseng. Acara berlangsung di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (25/5/2026).
Winner Franky menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan. Penilaian mengacu pada empat aspek utama: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.
“Seluruh hasil pengujian atas kriteria tersebut menjadi dasar dalam penentuan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah,” ujar Winner Franky.
Bupati: Opini WTP Cermin Integritas Aparatur
Bupati Soppeng H Suwardi Haseng menyebut capaian ini bukan sekadar hasil administratif. Menurutnya, opini WTP mencerminkan kedisiplinan dan integritas aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Integritas dan kedisiplinan aparatur harus terus dijaga dan ditingkatkan,” kata Suwardi.
Ia berharap prestasi ini bisa terus dipertahankan demi mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
DPRD Apresiasi, Tapi Ingatkan Rekomendasi BPK
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Soppeng H Nasfiding turut mengapresiasi BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas pendampingan dan pengawasan yang dilakukan. Namun, ia mengingatkan masih ada sejumlah rekomendasi BPK yang perlu ditindaklanjuti sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
“Harmonisasi dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat,” ujar Nasfiding.
Pendampingan Ketat dari BPK Jadi Kunci
Dalam kesempatan yang sama, turut mendampingi Bupati Soppeng, antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala BPKPD, Inspektur Kabupaten Soppeng, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Soppeng. Kehadiran mereka menandakan sinergi lintas perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Opini WTP yang diraih Soppeng selama 12 tahun berturut-turut menjadi salah satu capaian terpanjang di Sulawesi Selatan. Capaian ini sekaligus menjadi tolok ukur bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan yang bersih dan sesuai standar.
