MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya terhadap Sensus Ekonomi 2026 yang resmi dimulai di Sulawesi Selatan. Pencanangan perdana tingkat provinsi itu digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (10/6/2026), dan dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti serta jajaran kepala daerah se-Sulsel.
Data Riil Jadi Acuan Kebijakan Pemkot Makassar
Munafri, yang akrab disapa Appi, menyebut sensus ini bukan sekadar pendataan rutin sepuluh tahunan. Ia menekankan bahwa data yang dihasilkan akan menjadi instrumen kunci dalam menentukan arah kebijakan dan investasi di Kota Makassar ke depan.
"Sensus Ekonomi 2026 sangat penting menjadi instrumen untuk memetakan kondisi riil berbagai hal pembangunan di Kota Makassar, termasuk perekonomian masyarakat," ujar Munafri dalam sambutannya.
Makassar sebagai Hub Ekonomi KTI Butuh Data Akurat
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Makassar dinilai sangat bergantung pada ketersediaan data yang valid dan mutakhir. Menurut Munafri, data tersebut dibutuhkan untuk melahirkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Dinamika roda ekonomi di Kota Daeng bergerak cepat. Hal itu didorong oleh pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri kreatif, hingga ekspansi ekonomi digital.
"Data yang dihasilkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha. Sensus Ekonomi bukan sekadar pendataan biasa, melainkan misi strategis nasional," tegas Appi.
BPS Apresiasi Sulsel sebagai Pelopor Pencanangan
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Sulsel menjadi daerah pertama di Indonesia yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi.
"Ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi. Jadi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama," ungkap Amalia.
Amalia menekankan bahwa BPS tidak bisa bekerja sendiri dalam menyukseskan agenda masif ini. Kolaborasi aktif dari gubernur, bupati, wali kota, asosiasi pengusaha, hingga elemen masyarakat menjadi prasyarat mutlak keakuratan data.
Jargon 'TIR': Panduan bagi Pelaku Usaha
Sebagai strategi penyebaran informasi, BPS RI mengusung kampanye nasional "TIR" selama proses sensus. Akronim itu berarti: Terima petugas sensus dengan baik, Isi data dengan sejujur-jujurnya, dan Rahasia data dipastikan tetap terjaga erat oleh undang-undang.
Munafri menambahkan, keterbukaan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur akan membantu pemerintah memetakan sektor unggulan yang perlu didongkrak, serta sektor rentan yang membutuhkan intervensi stimulus anggaran dari pemerintah.
